You are here
P-APBD tak Tersepakati, DPRDSU Ajukan Hak Bertanya Info Metro 

P-APBD tak Tersepakati, DPRDSU Ajukan Hak Bertanya

topmetro.news – Tak tersepakatinya paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) memunculkan wacana pengajuan hak bertanya dari anggota DPRD Sumut kepada Gubsu Edy Rahmayadi. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi atas gagalnya paripurna sebelumnya dan kabar akan diterbitkan Pergub pengganti Perda P-APBD.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Muhri Fauzi Hafiz, Selasa (2/10/2018). Menurutnya hingga kini pihaknya masih menanti pernyataan resmi dari Pemprovsu.

“Pada rapat kerja DPRDSU di Parapat, mencuat wacana anggota DPRD akan mengajukan hak bertanya kepada gubernur. Hal itu disampaikan ke pimpinan terkait adanya berita di media yang menyampaikan Pemprov tidak melanjutkan pembahasan KUA PPAS P-APBD. Dan akan mengesahkan pergub pengganti Perda P-APBD. Saya setuju, agar diketahui sikap resmi pemprov terkait itu. Apakah dilanjut atau pergub yang akan diteken,” katanya.

Pengajuan hak bertanya itu didasari karena sampai sejauh ini DPRD Sumut hanya mengetahui berita di media tergait pergub. Menurut Muhri, sesuai aturan dan ketentuan yang ada, gubernur harus menyurati secara resmi Ketua DPRDSU untuk menegaskan sikap. Apakah P-APBD 2018 tidak dilanjutkan pembahasannya atau tidak.

Hak DPRD Sumut

Hak bertanya, adalah hak DPRD untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah baik secara perorangan maupun lembaga secara tertulis terkait satu hal yang terjadi di pemerintahan.

“Sejauh ini ada daerah-daerah yang menerbitkan pergub akibat tidak tercapainya kesepakatan. Namun saya pikir di era kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, sebaiknya komunikasi itu dilakukan lebih harmonis lagi. Karena memang di awal kepemimpinan ini perlu membangun semangat kebersamaan untuk membangun Sumut bermartabat. Kan lucu rasanya lembaga resmi DPRD dan Pemprov untuk P-APBD sejauh ini tidak ada penegasan. Seperti kurang komunikasi,” katanya.

Ia menyebutkan hal itu akan menimbulkan kesan ada komunikasi yang tidak baik antara DPRD dan gubernur. Karena, lanjut Muhri, keduanya akan selalu berhubungan satu sama lain dalam menjalankan roda Pemerintahan Sumut.

Sebelumnya, DPRD Sumut menolak menandatanganani Nota Kesepakatan antara Pemprovsu dan DPRD Sumut terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Sumut TA 2018 dalam paripurna di gedung dewan.

Ketidaksepahaman

Ketua DPRDSU Wagirin Arman mengatakan, penolakan penandatanganan KUA PPAS itu karena adanya ketidaksepahaman antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

DPRDSU menilai, struktur KUA-PPAS P-APBD 2018 yang diterima dewan berubah dari hasil pembahasan sebelumnya. Salah satu kesepakatan yang berubah itu, yakni dana hibah yang sebelumnya disepakati Rp80 miliar. Dengan tidak adanya P-APBD, target kerja yang dilaksanakan tidak terlaksana secara baik. Karena platform yang digunakan adalah APBD Induk 2018. (TM-ERRIS)

111 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment