topmetro.news – Komisioner KPU Pramono Tanthowi Ubaid mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan sekitar 77 persen logistik, khususnya kotak dan bilik suara. Sementara serangan siber disebut mengancam Pemilu 2019.
Soal logistik, menurut Pramono, produksi kotak dan bilik suara sudah selesai. Ada pun saat ini sedang proses pendistribusian. “Jadi, pertama untuk kotak suara dan bilik suara sudah selesai produksinya. Kemudian distribusinya sudah sampai 77 persen untuk kotak dan bilik,” ujar Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (19/11/2018).
Diketahui, KPU memproduksi sebanyak 4.060.079 kotak suara dan 2.115.899 bilik suara di Pemilu 2019. Produksi ini dilakukan oleh empat perusahaan yang sudah menang tender secara online, yakni PT KIM (Bekasi), PT Cipta Multi Buana Perkasa (Kabupaten Tangerang), PT Karya Indah Multiguna (Bekasi), PT Asada Mitra Packindo (Serang) dan PT Intan Ustrix (Gresik).
Berdasarkan kontrak dengan perusahaan tersebut, pelaksanaan pekerjaan dari produksi, distribusi hingga serah terima dari perusahaan ke KPU tingkat kabupaten/kota hingga 30 November 2018. Selain kotak dan bilik suara, lanjut Pramono, pihaknya sudah mulai produksi sampul, segel, formulir dan tinta. Dia berharap semua proses produksinya selesai pada pertengahan Desember 2018.
“Kemudian tingkat kabupaten/kota juga sudah mulai pengadaan untuk perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, seperti bantalan, paku, pulpen dan seterusnya. Itu kita harapkan pertengahan Desember 2018 ini juga sudah selesai semua,” ungkap dia.
Dia mengatakan, jika semua logistik Pemilu 2019 selesai, maka awal Januari 2019 KPU akan fokus pada pencetakan surat suara. “Jadi mulai 2 Januari 2019, kita sudah fokus ke surat suara saja. Yang lain-lain sudah clear, nanti Januari 2019 hanya fokus ke surat suara,” pungkas dia.
Serangan Siber Pemilu 2019
Sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan adanya potensi kerawanan pileg dan pilpres di Pemilu 2019. Salah satu potensi kerawanan yang mungkin terjadi adalah serangan siber atau ‘cyber attack’.
“Potensi kerawanan pileg atau Pilpres Tahun 2019 salah satunya yaitu serangan siber atau cyber attack,” kata Kepala BSSN Djoko Setiadi, Senin (19/11/2018).
BACA JUGA: Kemungkinan Darmin Direshufle, Maruarar: UKM Harus Dibela
BSSN sendiri mengingatkan, potensi gangguan juga bisa terjadi dengan maraknya hoax atau berita bohong serta isu SARA. “BSSN mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks dan isu SARA agar pemilu berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Djoko. (TMN)
sumber: beritasatu.com
