Kemungkinan Darmin Direshufle, Maruarar: UKM Harus Dibela

darmin nasution

topmetro.news – Munculnya statemen Maruarar Sirait, bahwa Menko Perekonomian Darmin Nasution mengambil posisi berseberangan dengan Presiden Jokowi, menimbulkan spekulasi kemungkinan reshufle kabinet.

Tim topmetro.news pun mencoba mencari tahu soal kemungkinan itu dengan menghubungi Maruarar Sirait melalui WA-nya. Dan ketika ditanyakan, apakah dengan terjadinya perbedaan jalan kebijakan antara Menko Perekonomian dengan Presiden, maka ada kemungkinan reshufle, anggota Komisi XI DPR RI ini menjawab, harus ada pembelaan terhadap UKM.

“UKM harus dibela,” tegasnya, Senin malam (19/11/2018).

Sebagaimana diketahui, Maruarar Sirait menyebut, bahwa Darmin Nasution sudah mengambil kebijakan bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Jokowi. Hal itu terkait dengan kebijakan menko bidang ekonomi tersebut untuk membuka 54 bidang usaha ke pihak asing.

Bahkan asing diperbolehkan berinvestasi hingga 100 persen di bidang usaha yang masuk DNI (daftar negatif investasi). Pertimbangannya adalah, soal ketidakcukupan modal dan kebijakan mengurangi impor.

Menurut Darmin Nasution, perlunya PMA (penanaman modal asing) hingga 100 persen adalah untuk mencukupi modal, sehingga bisa membangun bidang usaha dimaksud. Padahal, menurut Darmin Nasution, produk yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi impor.

BACA JUGA: Mata Uang Rupiah Sudah Bisa Dikenali Tuna Netra

Darmin Nasution Beda Arah

Akan tetapi menurut Maruarar Sirait, apa yang dilakukan Menko Perekonomian itu bertentangan dengan kebijakan ekonomi Jokowi. “Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM,” tegas Maruarar, Senin (19/11/2018).

“Apalagi sektor yang kena seperti umbi-umbian, warung internet, dan lainnya. Ya sudahlah, itu biar dikelola UMKM saja. Tak perlu investor asing di bidang itu,” sambungnya.

Maruarar Sirait pun meminta Darmin untuk membatalkan kebijakan dimaksud. Dan menurut dia, kalau tidak ada pembatalan, itu artinya bahwa Darmin Nasution sudah mengambil posisi berseberangan dengan Presiden.

Padahal, menurut Maruarar, sebagai menteri, mestinya Darmin Nasution membuat kebijakan yang sejalan dengan Presiden. Termasuk dengan kebijakan Presiden membuat jumlah pengusaha baru bertambah, harusnya mendapat dukungan menteri.

Untuk itu, sekali lagi, Maruarar Sirait minta agar kebijakan itu dibatalkan dan Darmin Nasution harus ikut membela UMKM. “Karena dia pembantu Presiden. Saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan Jokowi yang pro-UMKM,” pungkas Maruarar. (TM-PARDOMUAN)

Related posts

Leave a Comment