topmetro.news – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membuka langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pejabat Humas dan Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam paparannya sebagai ‘keynote speech’, mantan Panglima TNI ini mengatakan rakornas ini adalah program besarnya mendagri yang mengumpulkan stakeholder berkaitan dengan kehumasan dan hukum.
“Agenda ini sangat penting di saat meningkatnya tensi jelang pesta demokrasi. Kita pemerintah wajib menciptakan kondisi yang nyaman, aman dan tertib,” kata Moeldoko di Hotel Bidakara, Senin (11/2/2019).
Bekerja untuk Rakyat
Dalam paparannya, Moeldoko juga menyampaikan program-program pemerintah yang sudah bekerja maksimal untuk rakyat. Peran humas perlu dalam hal ini untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat terkait capaian-capaian strategis pemerintah selama ini.
“Saya berharap humas perlu menyampaikan informasi yang mengalir dari pusat sampai ke daerah melalui narasi besar. Yang pada ujungnya sampai kepada masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Pesan moral yang sangat penting juga disampaikan Moeldoko dalam paparannya. Dimana humas perlu menghindari berita-berita fitnah, ujaran kebencian, dan berita hoax. “Jangan berita didominasi kelompok tertentu. Apalagi menyesatkan dan tidak bertanggungjawab,” tegasnya.
Sebelum acara dimulai, mendagri kepada wartawan mengatakan, pihaknya mengumpulkan 514 kabupaten/kota dan 34 biro humas provinsi serta 34 biro hukum provinsi. Pesan yang diharapkan adalah humas daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah. Tapi harus sebagai juru bicara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Siapa pun presiden dan gubernurnya, humas wajib menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah. Termasuk biro hukumnya harus memberi cmasukan konstruktif kepada pemerintah ataupun non pemerintah sebagai pengguna anggaran. Khususnya terkait dengan perencanaan anggaran,” kata mendagri.
Tak Terkait Pemilu
Mendagri menegaskan, rakornas tidak ada kaitan dengan Pemilu. Karena dalam acara ini pihaknya mengundang KPU dan Bawaslu. Intinya humas ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya hak suara untuk warga negara hadir di TPS.
“Jadi tingkat partisipasi sangat menetukan tingkat sukses Pemilu yang ada. Jadi kita minta terus kampanye. Bukan kampanye nomor 1 atau kampanye nomor 2. Bukan. Tetapi kampanye untuk mengerakkan masalah-masalah di daerah untuk mau datang ke TPS,” ujarnya.
sumber: Puspen Kemendagri
