You are here
Heboh…, Duterte Usulkan Negara Filipina Ganti Nama Internasional 

Heboh…, Duterte Usulkan Negara Filipina Ganti Nama

topmetro.news – Filipina ganti nama, adalah sebuah ide heboh dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Presiden kontroversial ini mengusulkan perubahan tersebut, dengan alasan, untuk menghilangkan kesan kolonialisme.

Ada pun nama yang diudulkan Duterte adalah ‘Maharlika’.

“Filipina karena ditemukan oleh Magellan menggunakan uang dari Raja Philip. Itulah mengapa ketika penjelajah yang bodoh datang, dia menamakannya Filipina,” ujar Duterte.

Menurut Duterte, usulan agar Filipina ganti nama, sudah ada sejak era Ferdinand Marcos. Menurut Duterte, di masa pemerintahannya, diktator Filipina itu sudah pernah menyarakan pergantian nama Filipina menjadi ‘Maharlika’. Kata Duterte, ‘Maharlika’ adalah Bahasa Melayu yang artinya ketenangan.

“Marcos benar,” imbuh Duterte.

Salah Menterjemahkan

Namun ide ini mendapat tantangan. Di antaranya dari pakar sejarah yang mengungkapkan, bahwa kata ‘Maharlika’ telah lama disalahpahami. Media Filipina, Philstar.com, menuliskan, bahwa beberapa sejarawan di negara itu telah memberikan terjemahan salah untuk kata ‘Maharlika’.

“Pemahaman kata ‘Maharlika’ sebagai bangsawan telah menjadi kesalahpahaman umum yang disebabkan oleh ‘salah terjemahan’ pada teks-teks sejarah Filipina,” kata seorang sejawaran, Xiao Chua. Dia ini juga seorang asisten guru besar di De La Salle University.

“Ketika kita membaca Bahasa Inggrisnya, kita berpikir bangsawan berarti berdarah kerajaan,” kata Xiao Chua.

Sumber kesalahan itu, katanya, berasal dari sebuah dokumen bernama ‘Blair and Robertson’, yang dipublikasikan tahun 1903-1909. Ini adalah dokumen sejarah diterjemahkan Emma Helen Blair dan James Alexander Robertson. Keduanya adalah Direktur Perpustakaan Nasional Filipina tahun 1910-1916.

“Tapi William Henry Scott, seorang pakar antropologi dan sejarawan, menyebut ini salah. Karena apa yang terjadi adalah, warga Amerika yang menerjemahkan dokumen-dokumen berbahasa Spanyol diketahui salah diterjemahkan,” jelas Chua.

“Ketika Anda menyebut seseorang itu bangsawan, Anda menyebut ‘dugong bughaw’. Anda bahkan punya lagu-lagu yang diciptakan saat masa darurat militer yang berbunyi ‘ako ay Pilipino, may dugong Maharlika’ (saya Orang Filipina, dengan Darah Maharlika),” imbuhnya.

Xiao Chua menjelaskan lebih lanjut, bahwa arti sebenarnya dari ‘Maharlika’ adalah, seseorang yang bebas. “Orang-orang berpikir, kita ingin nama itu. Itu nama yang diromantisir, anggota kerajaan. Hanya orang biasa yang bebas,” tegas Chua.

Dorong Kongres Filipina

Sejarawan lainnya dari Komisi Budaya dan Seni Nasional Filipina, menyatakan hal serupa. Dalam keterangan seperti dilansir media ABS-CBN News, sejarawan bernama Dr Rolando Borrinaga itu menegaskan, ‘Maharlika’ sebenarnya berarti ‘orang bebas’. Namun telah salah diterjemahkan menjadi kaum bangsawan.

Perkembangan berikutnya, Juru Bicara Rodrigo Duterte menyebut, bahwa Kongres Filipina adalah institusi yang tepat untuk mendorong perubahan dimaksud. Jubir itu, Salvador Panelo, mengatakan Kongres Filipina bisa mendorong sebuah langkah memperkenalkan nama baru untuk Filipina.

“Para anggota kongres bisa mengubahnya menjadi Republik Maharlika. Kita akan disebut sebagai Maharlikan. Maharlikana untuk Filipina (sebutan untuk wanita). Maharlako untuk Filipino (sebutan untuk pria). Itu akan berkembang soal bagaimana kita akan dipanggil,” ujar Panelo, sebagaimana dilansir media, SunStar Manila.

Namun Panelo menegaskan, bahwa Duterte tidak akan aktif mendorong perubahan nama negara. “Gaya Presiden adalah, dia melontarkan sebuah gagasan. Kemudian seseorang atau siapa saja dari kongres akan mengambilnya,” sebutnya.

Panelo lantas meminta, agar Kongres Filipina mengambil langkah resmi untuk mengubah nama Filipina. “Konstitusi menyatakan kongres bisa menetapkan sebuah aturan hukum yang bisa mengubah nama negara ini. Dan mengajukannya kepada rakyat untuk sebuah referendum,” katanya.

Sementara di tempat terpisah, Presiden Senat Filipina Vicente Sotto III mengatakan, perubahan nama negara membutuhkan banyak amandemen UU. Salah satunya adalah, amandemen Konstitusi Filipina Tahun 1987.

berbagai sumber

623 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment