You are here
Sikap Prabowo Pembelajaran Buruk untuk Rakyat Politik 

Sikap Prabowo Pembelajaran Buruk untuk Rakyat

topmetro.news – Sikap Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan karena mengulangi yang dilakukannya seperti dalam Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-JK. Hal sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 dengan menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019.

BACA | Tolak Hasil Pemilu, Kubu Prabowo Berarti tak Akui Hasil Pileg

Sikap Prabowo Pembelajaran Buruk

“Ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi kita. Dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun. Bahwa kita harus siap menang dan juga harus siap kalah. Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi,”‎ kata Ketua DPP PG Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Rabu (15/5‎/2019).

Ace Hasan Syadzily meminta Prabowo‎ harus menghormati pilihan rakyat. Prabowo Subianto bersama pasangannya Sandiaga Uno harus malu kepada rakyat. Pasalnya, dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapa pun yang terpilih Presidennya.

“Rakyat sendiri memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi. Justru Prabowo-Sandi dan elit-elit tertentu yang tidak siap berdemokrasi. Ini tidak mencerminkan sikap kenegarawan,”‎ tutut Ace Hasan Syadzily yang juga ‎Juru Bicara TKN Jokowi-Kyai Ma’ruf‎.

Jangan Rangkul Kubu Prabowo-Sandi

Terlepas dari sikap Prabowo Subianto, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erick Kurniawan menilai, koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sudah sangat kuat. Sehingga tidak perlu lagi merangkul partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pasalnya, Koalisi Jokowi-Amin sudah menguasai mayoritas di DPR.

Dengan menguasai suara mayoritas, kata Erick Kurniawan di Jakarta, Rabu (15/5/2019), berbagai kebijakan pemerintah yang melibatkan DPR dalam waktu lima tahun ke depan bisa lebih mudah. Apalagi jika opisisi tidak solid.

“Oposisi kuat akan ditentukan oleh seberapa solid partai-partai pendukung Prabowo-Sandi dalam mengambil sikap dan posisi terhadap setiap kebijakan pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang. Jika ternyata ada yang mendukung kebijakan pemerintah padahal sebagai opisisi, ini akan mempengaruhi daya kekuatan oposisi,” tutur Erick Kurniawan.

Sementara terkait pimpinan dan alat kelengkapan DPR, Erick Kurniawan berpendapat, secara normatif fungsi pimpinan DPR tidak signifikan dalam ‘mengawal’ kebijakan pemerintah. Alasannya, pimpinan DPR hanya merupakan juru bicara lembaga DPR. Pimpinan harus merepresentasikan seluruh anggota DPR.

“Namun, pada prakteknya lain, karena pimpinan DPR cukup berpengaruh dalam menentukan agenda DPR. Disitulah letak strateginya dalam mengawal kebijakan pemerintah,” kata Erick Kurniawan.

sumber | beritasatu.com

205 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment