You are here
Ombudsman RI dan DPD RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat Nasional 

Ombudsman RI dan DPD RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat

topmetro.news – Ombudsman RI dan DPD RI serta Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia melakukan pembahasan RUU tentang Partisipasi Masyarakat, di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (16/5/2019). Pembahasaan tersebut terkait partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik miliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara.

Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU), John Pieris mengatakan, RDP ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara Indonesia, serta menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU tentang partisipasi masyarakat.

Menurutnya, Negara telah mengatur peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Juga dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain itu juga mengatur bentuk partisipasi masyarakat mulai dari rancangan undang-undang sampai peraturan daerah.

Kebijakan Politik dan Pembangunan

“Kami akan menjadikan semua konten itu menjadi sebuah Undang-Undang pokok yaitu Undang-Undang Partisipasi Masyarakat, ini dipandang PPUU perlu untuk menaikan kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan,” buka John Pieris, yang juga dihadiri Kepala Biro Hukum Ombudsman RI, Dwi Cita.

Sementara itu, anggota DPD RI Eni Sumarni memaparkan, bahwa pada era sekarang ini keterbukaan informasi publik sangat diperlukan. Dirinya menyebut, RUU Tentang Partisipasi Masyarakat kita pahami sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Ombudsman RI

“Partisipasi itu dalam hal ini untuk mencegah adanya individu atau kelompok dominan, rakyat melalui partisipasinya dapat membuat aturan melalui mekanisme keterwakilan, tetapi pada praktiknya bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut harus diarahkan ada regulasinya,” ucap Eni, saat pembahasan dengan Ombudsman RI juga Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Wakil Ketua KIP Hendra J Kede menyatakan bahwa sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik berlandaskan pada hak setiap individu, negara demokrasi dan terwujudnya good governance.

Partisipasi wajib dilayani oleh negara, dan perlu ada jaminan legal terhadap itu dan menunjuk komisi yang bertanggung jawab menangani itu. Negara pada level konstitusi memberikan hak kepada masyarakat dan status informasi apapun yang dimiliki negara dapat diakses dsn dimiliki oleh masyarakat kecuali ada status informasi yang bersifat rahasia harus melalui proses tertentu.

UUD 1945 pasal 28F

“Posisi Komisi Informasi sesuai UUD 1945 pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu masyarakat berhak untuk memiliki menyimpan dan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia, yang dimiliki badan publik negara. Tugas kami komisi informasi menjalankan UU ini dan aturan pelaksanaanya dan memastikan seluruh badan negara menggunakan prinsip baru ini untuk melayani masyarakat,” tukasnya.

Kepala Biro Hukum Ombudsman RI, Dwi Cita menyatakan terkait partisipasi masyarakat, Ombudsman RI menjalankan program membangun masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya mal administrasi dan mengaktifkan partisipasi masyarakat.

Secara teknis ada perwakilan Ombudsman RI di 34 provinsi dan sering mengadakan pertemuan dengan elemen masyarakat. Selain itu juga menampung aduan dan keluhan dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

“Ada 3 langkah yang dibangun yaitu membangun pemahaman, memberikan tempat untuk menyampaikan pendapat, kemudian keterlibatan dari masyarakat sendiri. Masyarakat tidak hanya menyampaikan pengaduan tapi pemerintah harus juga menindaklanjuti hal tersebut,” tambahnya.

Turut hadir dalam RDP tersebut anggota PPUU DPD RI Syafrudin Atasoge, Fahira Idris dan Habib Hamid Abdullah.

Reporter | Jefri AM

491 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment