TOPMETRO.NEWS – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh sekolah di Sumut yang dihunjuk sebagai pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), untuk tidak menyalahgunakan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016/2017, dengan melakukan pungutan kepada siswa untuk membeli komputer.
Permintaan itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar sehubungan dengan adanya sekolah di Sumut yang melakukan pungutan uang kepada siswanya, untuk membeli komputer sebagai kelengkapan pelaksanaan UNBK.
“Ombudsman mendapatkan informasi bahwa ada sekolah yang melakukan pungli kepada siswanya dengan alasan untuk membeli komputer guna pelaksanaan UNBK. Bahkan sudah ada yang melapor ke Ombudsman dan saat ini sedang kita tindaklanjuti,” kata Abyadi kepada TOPMETRO.NEWS di Medan, Senin (27/2).
Abyadi menjelaskan, laporan pungli untuk pembelian komputer itu datang dari Kota Sibolga, yakni di salah satu SMA Negeri di kota tersebut dilaporkan memungut Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per siswa.
“Sekolah telah ditunjuk menjadi pelaksana UNBK. Tetapi kemudian sekolah itu memungut siswanya sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per orang untuk membeli komputer guna pelaksanaan UNBK,” ungkap Abyadi.
Dia menambahkan, kasus serupa juga dikabarkan terjadi di Padangsidimpuan. Siswa salah satu sekolah negeri di daerah itu juga dimintai uang untuk membeli komputer. Informasi tersebut saat ini sedang didalami oleh Ombudsman.
Menurut Abyadi, memungut uang untuk pembelian komputer dalam rangka pelaksanaan UNBK termasuk pungutan liar (pungli) dan tidak dibenarkan.
“Melakukan pungutan kepada siswa itu merupakan pelanggaran peraturan, dan kalau itu terjadi, artinya pihak sekolah maupun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota telah menyalahgunakan atau menyalah tafsirkan SE Mendikbud tersebut,” tegasnya. (TM.uck)
