Jalan Layang Medan-Berastagi Gagal Karena Pejabat Sumut tak Kompak

Pejabat di Sumut

topmetro.news – Pejabat di Sumut dinilai tidak kompak dalam memperjuangkan program pembangunan untuk daerahnya. Hal itu disebabkan para pejabat daerah lebih mengedepankan ego sektoral dan parsialnya masing-masing.

“Saya terkadang sedih jika melihat program pembangunan di kawasan provinsi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa, yang begitu cepatnya diberikan pemerintah. Kita lihat saja jalan yang ada di kawasan tersebut. Kondisinya sangat bagus, lebar dan mulus. Sementara kita lihat saja kondisi jalan kita sendiri (Sumut). Sangat jauh berbeda dengan mereka,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sihombing saat menerima kunjungan konsultasi Komisi D DPRD Sumut di Gedung DPR RI, Kamis (8/8/2019).

Kunjungan Komisi D DPRD Sumut dipimpin ketua dan sekretaris, Sutrisno Pangaribuan dan Burhanuddin Siregar didampingi anggota M Hidayat, Darwin Lubis, Leonard S Samosir, Novita Sari, Syamsuddin Saragih, Herman Sembiring, dan Yantoni Purba. Sedangkan Anton Sihombing pada kesempatan itu didampingi anggota Komisi V DPR Rİ Fraksi Partai NasDem, Sahat Silaban.

BACA | DPRDSU Kecewa, Rencana Pembangunan 2 Jembatan Layang Jalur Medan-Berastagi Gagal

Minim Konsultasi

Anton mengaku, tidak kompaknya para pejabat di Sumut dalam memperjuangkan program pembangunan bisa dilihat minimnya para pejabat di daerah yang mau berkonsultasi dengan pihak DPR RI. “Bayangkan saat kita undang seperti gubernurnya untuk membahas pembangunan di Sumut, tapi gubernurnya tidak datang. Begitu juga kepala daerah lainnya. Sementara jika kita lihat provinsi lain, baik di Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Jawa Timur, mereka selalu aktif dan kompak membahas apa yang akan mereka perjuangkan untuk pembangunan daerahnya,” tegas politisi Partai Golkar ini.

“Tolong ke depannya kita agar kompak dalam memperjuangkan pembangunan di daerah kita. Apa yang saya sampaikan ini merupakan dari lubuk hati saya yang terdalam. Apa gunanya kita sebagai anggota DPR maupun pejabat, jika kita tidak bisa memperjuangkan daerah kita sendiri,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak melakukan pembangunan di daerah Sumut khusuanya membangun Jalan Medan – Berastagi.

Kunjungan Komisi D DPRD Sumut ke DPR Rİ mendesak pemerintah pusat agar mengucurkan anggaran pembangunan jalan layang Medan – Berastagi. Sebab, jalur transportasi Medan – Berastagi tersebut saat ini kondisi sangat tidak memungkinkan sebagai jalur transportasi.

Sutrisno mengaku selain ke Komisi V DPR Rİ, Komisi D sebelumnya telah menemui pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun Komisi D DPRD Sumut pada pertemuan itu kecewa terhadap keputusan Kementerian PUPR yang terkesan menggagalkan rencana pembangunan dua jembatan layang di dua titik jalur Medan – Berastagi. Padahal sudah dijanjikan instansi tersebut direalisasikan pada 2020, untuk mengatasi kemacetan di jalur sangat padat itu.

reporter | Erris JN

Related posts

Leave a Comment