Lebih Separuh Absen, Paripurna DPRD Batubara Batal Tetapkan P-APBD 2019

anggota DPRD Batubara
Advertisement

topmetro.news – Kalangan masyarakat Batubara menyesalkan dan merasa geram atas ulah sebagian besar anggota DPRD Batubara yang sepertinya sengaja dan terkesan membuat skenario untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan P-APBD Batubara TA 2019, Kamis (22/8/2019) kemarin.

Protes DPRD Batubara

Absen massal yang dilakukan sebagian besar anggota DPRD Batubara tersebut, jelas menyisakan tanda tanya besar. Termasuk menimbulkan reaksi keras dari DPD Ikatan Pemuda Karya Batubara maupun Lembaga Elemen Masayarakat Batubara (LEM-BB). Juga beberapa kelompok organisasi massa lainnya.

“Ada apa dengan anggota DPRD Batubara. Mengapa secara serentak, kompak dan massal. Seperti sengaja tak mau hadiri Rapat Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Batubara Tahun 2019. Hingga menyebabkan tertundanya pengesahan P-APBD 2019, yang seharusnya terjadwal pada tanggal 22 Agustus 2019,” tandas Ketua DPD IPK Batubara Zulham Efendy.

“Untuk itu, kami mohon agar sikap anggota DPRD Batubara yang telah sengaja atau tidak sengaja memilih absen pada rapat Paripurna P-APBD 2019, agar diklarifikasi oleh anggota dewan yang bersangkutan. Kalau nantinya tidak mau disebut sebagai bagian dari pihak yang telah sengaja ingin menghambat pembangunan. Kalau memang memang sengaja jadi penghambat, kami IPK Batubara siap jadi garda terdepan yang akan melakukan perlawanan dari upaya jahat itu. Dan segera mengusut siapa-siapa saja mereka para anggota DPRD yang absen,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator LEM BB Mhd A Sahuri Nainggolan. Kata dia, anggota dewan Batubara juga manusia pasti ada kesalahan. “Jika bermanuver, rakyat akan bergerak. P-APBD Batubara gagal ditetapkan oleh DPRD Batubara dikarenakan ketidakhadiran sebagian besar anggota DRPD tersebut,” ucapnya.

“Sekedar mengigatkan kepada DPRD yang terhormat, keterlambatan akan berdampak pada pembangunan dan penyerapan anggaran. Sebelumnya juga di anggaran di P-APBD tahun 2018 saat Bupati Harri Nugroho, juga terjadi manuver oleh para dewan yang berdampak pada banyyaknya kegagalan realisasi anggaran. Antara lain pemilihan kepala desa,” ungkapnya.

“Jadi akibat keterlambatan pengesahaan anggaran itu, yang dirugikan masyarakat Batubara. Kilas balik saat di zaman Bupati OK Arya Zulkarnain, para anggota dewan ini terkesan manut-manut tanpa ada bantahan walau pun banyak permasalahan yang tersisa. Kita hanya sekedar mengingatkan. Kita juga sebagai masyarakat bisa melakukan manuver jika para anggota dewan Batubara ini tidak mengutamakan kepentingan rakyat,” katanya memberi sinyal perlawanan atas sikap para anggota DPRD tersebut.

APBD-P tak Diketok

Sebagaimana diketahui, hampir separuh anggota DPRD Batubara terkesan sengaja tidak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terkait APBD Perubahan TA 2019.

Paripurna semula diagendakan, berlangsung, Kamis (22/8/2019) kemarin. Namun terpaksa harus molor atau tidak bisa disahkan, sebab anggota sidang yang hadir tidak memenuhi qorum. Sidang pun diundur hingga tanggal 27 Agustus 2019.

Informasi yang dihimpun awak media ini dari Sekretaris DPRD Zainuddin, bahwa dari 35 anggota dewan, hanya 17 orang saja yang hadir. Sebanyak 18 oknum DPRD lainnya, tidak terlihat ‘batang hidungnya’ dan absen tanpa kabar jelas.

“Dalam pengambilan keputusan, berdasarkan aturan yang berlaku harus ada lebih dari setengah. Atau diasumsikan yaitu sebanyak 23 orang ataupun 24 orang yang hadir. Tapi yang kenyataannya anggota dewan yang hadir kemarin hanya 17 orang saja,” terang Zainuddin.

Sidang dimaksud sudah dibuka pada pukul 09.20 WIB. Lalu diskors dua kali dengan maksud menunggu anggota dewan lain yang belum hadir. Akan tetapi sesudah ditunggu hingga pukul 12.00 WIB, tak juga memenuhi qorum. Bahkan seluruh anggota Dewan Kehormatan DPRD Batubara tidak lagi menunjukkan ‘batang hidung’ mereka.

reporter | Bima

Advertisement

Related posts

Leave a Comment