topmetro.news – Penyertaan ornamen etnis di dinding depan bangunan baru Mapolres Batubara yang terlihat menonjolkan corak ‘Gorga’ (relief-red) Etnis Batak, mendapat protes kelompok etnis masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, disebutkan bahwa Ketua Pimpinan Daerah (PD) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Batubara H Zainal Alwi SPd, sebelumnya sudah pernah melayangkan surat resminya, tertanggal 27 Agustus 2019 ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara.
Ada pun tujuan surat dimaksud meminta agar pembangunan gedung Mapolres Batubara lebih menonjolkan Ornamen Melayu (suku setempat). Ataupun ‘polos’ saja sebagaimana gedung maupun bangunan kantor polisi di tempat-tempat lainnya.
Menyikapi timbulnya beragam kontroversi atas permasalahan ini, Senin (2/9/2019), beberapa warga Batubara ber-etnis Batak meminta agar semua pihak kiranya mau dan tetap harus bisa menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin.
“Kita menyadari ada ‘ketersinggungan’ Etnis Melayu melihat Ornamen Batak terpasang di tiang dan dinding depan bangunan Mapolres Batu Bara yang sedang dalam pengerjaan. Namun atas sikap tersebut jangan sampai menimbulkan konflik etnis di Batubara yang selama ini sangat damai,” ujar M Arsyad Nainggolan.
Lebih lanjut ditambahkan Nainggolan, sebagai Orang Batak dirinya mengaku bangga dengan pelestarian Adat Budaya Batak seperti Gorga. Hanya saja Nainggolan coba mengingatkan, agar apa yang diperbuat, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan etnis lain.
Tanah Melayu
Demikian secara terpisah, Sawaluddin S Pane selaku Ketua Mantab Batubara mengatakan, niat Kapolres Batubara tulus untuk melestarikan budaya leluhur. Akan tetapi perlu diingat, bahwa ‘di mana bumi dipijak di situlah hendaknya langit harus dijunjung’.
Masih menurut Pane, bahwa Batubara merupakan Tanah Melayu. Oleh karenanya ia mengusulkan, sebaiknya pihak Polres Batubara berembuk lagi dengan pemangku Budaya Melayu Batubara. Dalam hal ini pihak MABMI.
“Saya yakin pasti ada solusi brilian yang bisa dihasilkan dalam pertemuan tersebut, apabila musyawarah mau dilakukan kedua belah pihak,” kata Pane memberi saran positif.
Selanjutnya mantan aktivis yang terlibat dalam pemekaran Batubara ini juga mengharapkan agar semua pihak dapat lebih mengutamakan kondusifitas. Kabupaten Batubara secara keseluruhan dihuni multi-etnis. Dan selama ini telah terbina dengan cukup baik.
Sementara itu, mengutip pernyataan PD MABMI Batubara, H Zainal Alwi SPd mengatakan, bahwa bukannya ia tidak menghargai nilai Kebhinekaan serta tidak mengamalkan falsafah ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang merupakan perisai lambang negara. Atau sama sekali tidak mau menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan NKRI.
Akan tetapi pihaknya pun sangat merasa khawatir akan timbulnya hal-hal yang tidak dinginkan di kemudian hari.
Kondusifitas Batubara
Senada dengan seluruh narasumber sebelumnya, Sari Darma Sembiring SE menyatakan dukungan sepenuhnya guna mempertahankan kondusifitas di Batubara. Sembiring sendiri berharap ‘polemik’ pemasangan Ornamen Batak pada bangunan Mapolres Batubara jangan sampai berkepanjangan dan sengaja diperpanjang.
Sembiring pun sangat setuju, bila masing-masing pihak dapat menahan diri walaupun hanya sekedar melontarkan argumen. Jangan dulu banyak komentar, baik yang mengatasnamakan kelompok ataupun secara masing-masing personal. Apalagi jika akibat itu nantinya malahan menambah potensi munculnya kekisruhan ataupun konflik sosial baru.
“Hendaknya semua pihak mau serta bisa duduk bersama untuk membicarakan secara serius terkait persoalan ini. Tapi tetap harus dengan kepala dingin,” bilang Sembiring.
Sedang dari berbagai informasi yang dikumpulkan media ini, disebut-sebut bahwa pembangunan gedung baru Mapolres Batubara bertingkat dua itu, menelan biaya sekitar Rp6,5 miliar. Banyak pula pihak yang menyangka, bahwa Mapolres tersebut termasuk kantor polres ‘termegah’ di jajaran Polda Sumut.
reporter | Bima
