topmetro.news – Partai Gerindra dan Partai NasDem sepakat untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme. Kesepakatan antara dua partai itu dibacakan oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate, usai pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh, kemarin.
Selain itu, kedua pimpinan parpol besar itu juga menyinggung soal amandemen UUD 1945. Mereka sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut keutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Perumahan Permata Hijau Jakarta, Minggu (13/10/2019) malam kemarin.
Pada pertemuan itu, Prabowo Subianto mengaku memiliki titik persamaan saat bertemu Surya Paloh. Khususnya kesamaan itu adalah dalam konteks kebangsaan.
“Kami hubungan cukup lama, bersahabat. Kadang juga berbeda, kadang berseberangan. Tapi dalam suasana cinta tanah air kita satu. Kita cinta negara ini. Tadi kita bahas, kita temukan titik-titik persamaan baik. Kita tidak ingin Indonesia rusak, tidak ingin negara pecah belah dan sepakat menjaga keutuhan dan persatuan dan sepakat menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana. Pada pertemuan dengan Jokowi, bahkan muncul wacana koalisi dengan opsi menteri kepada Gerindra.
BACA | Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945
Kesepakatan Prabowo Paloh
Ada pun beberapa butir kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh, sebagaimana yang dibacakan oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate adalah sebagai berikut:
- Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain. Dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.
- Kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasar paham apa pun yang dapat merongrong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.
- Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut keutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
berbagai sumber
