You are here
PN Medan Terus Berbenah, dari 8.002 Perkara 5.829 Sudah Putus Kota Medan 

PN Medan Terus Berbenah, dari 8.002 Perkara 5.829 Sudah Putus

topmetro.news – Setelah setahun kurang 26 hari disibukkan dengan rutinitas, Ketua PN Medan Dr Djaniko Girsang SH MH akhirnya membuka pintu kepada awak media seputar wajah pengadilan yang dipimpinnya 14 bulan terakhir.

Pria kelahiran Binjai, Provinsi Sumut ini enggan berpuas diri walaupun ‘mahkota’ akreditasi Kelas I A Khusus kembali ke ‘pangkuan’ PN Medan. Karena sempat terjerembab ke akreditasi Kelas I B.

Walau tidak semudah membalikkan telapak tangan atau seperti menggigit cabai langsung terasa pedasnya. Di tahun 2018 dari 8.002 perkara (2.191 perkara di antaranya sisa tahun 2017), sebanyak 5.829 perkara sudah diputus.

Ada peningkatan produktivitas sebesar 5,39 Persen. Sebab pencapaian penyelesaian perkara di tahun 2017 sebesar 72,68 persen dan 2018 penyelesaian perkara mencapai 78,07 persen.

SDM Terbatas

Mantan Ketua PN Malang dan Jambi tersebut, Senin petang (4/11/2019), di Ruang Cakra 2 PN Medan mengaku tetap berusaha berbenah. Ini guna memberikan pelayan terbaik bagi para pencari keadilan walaupun kondisi skema Zona Integritas tidak berbanding lurus dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) alias sangat terbatas.

Menurutnya ada beberapa poin prinsipil yang masih terus dibenahi. Di antaranya, area manajemen perubahan. Pembentukan tim kerja bertugas menyusun rencana kerja bersama dengan pimpinan pengadilan kemudian dituangkan dalam dokumen kerja yang dijadikan target penyelesaian dan selanjutnya disosialisasikan.

“Ketika memasuki PN Medan ada spanduk, ‘Selamat datang. Anda memasuki zona integritas’. Ini adalah komunikasi aktif yang dibangun PN Medan terhadap para pencari keadilan yang akan menggunakan jasa pengadilan,” kata pria yang mempersunting Boru Situmorang itu.

Pola Pikir Melayani

Sasarannya, imbuh Djaniko didampingi Wakil Ketua PN Medan Abdul Azis, Hakim Erintuah Damanik dan Panitera Marten Teny Pietersz, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Apa itu? Kalau dulu, sebelum kita diperkenalkan dengan reformasi birokrasi atau Zona Integritas atau sistem integritas, kita menganggap seolah ingin dilayani. Sekarang kita harus sadar bahwa aparatur PN itu adalah pelayan bagi para pencari keadilan yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan,” tegas Djaniko.

Bahkan seluruh aparatur pengadilan dilakukan penandatanganan kinerja individu populer disebut pakta integritas. Yakni janji moral dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Poin lainnya, tatalaksana. PN Medan Kelas I-A Khusus telah menetapkan standar pelayanan tertuang dalam manual buku (dokumen file) pengadilan. Terdiri dari Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang menjadi patokan melaksanakan tugas segala fungsi yang ada.

SOP yang telah mendapatkan sentuhan inovasi yang bisa diakses para pencari keadilan seperti e-Court, mesin antrean. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Akses publik terbuka luas untuk mengetahui sampai sejauh mana perkara-perkara yang ingin diketahui. Poin lainnya yakni pembenahan penguatan pengawasan. Berupa pengendalian peluang menjurus gratifikasi seperti pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik, ruang tamu terbuka serta penerapan area steril, demikian Djaniko Girsang.

reporter | Robert Siregar

64 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment