You are here
Komitmen Ubah Mindset Menuju Pemilu Berkualitas Tajuk Rencana 

Komitmen Ubah Mindset Menuju Pemilu Berkualitas

Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber). Serta jujur dan adil (jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia terdiri atas tiga jenis. Yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di sisi lain, setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus dipastikan dapat menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga pengawas harus profesional. Dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan UU Pemilu.

Dengan demikian, kita sebagai warga negara dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih secara demokratis sebagai pemenuhan dari salah satu elemen penting HAM (hak asasi manusia).

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), semula sempat dilakukan MPR.

Pilpres Langsung

Lalu, guna menyahuti derasnya embusan angin reformasi pasca-lengsernya pemerintahan Orde Baru (Orba) 1998 lalu, kemudian disepakati untuk dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat dan dari rakyat. Sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Setelah melalui perdebatan panjang di DPR, dilahirkan sejumlah produk UU digadang-gadang sebagai upaya perbaikan antara hak dan kewajiban berdemokrasi.

Di tahun 2007, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu.

UU Nomor 8 Tahun 2012 perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD. Di antaranya berisikan regulasi seperti persyaratan, pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu. Juga batas waktu verifikasi, mekanisme penggunaan hak memilih dan seterusnya.

UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu juga beberapa kali mengalami perubahan atas produk UU sebelumnya. UU ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 2014, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai. Para calon kemudian diurutkan sesuai jumlah suara. Dan kuota per partai ditentukan melalui metode ‘Webster/Sainte-Laguë’ setelah eliminasi dari partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Untuk calon presiden (capres) yang menang, ditentukan oleh suara mayoritas. Dengan pemilu tahap kedua untuk dua calon teratas jika tidak ada capres yang berhasil memperoleh 50%+1 dalam tahap pertama. Selain itu, capres yang menang harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 persen suara di lebih dari setengah provinsi. Yaitu lebih dari 17 provinsi..

Pembentukan penyelenggara pemilihan umum disebut KPU, lembaga pengawasan pelaksanaan Pemilu kemudian disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga perpanjangan tangan ke tingkat desa/kelurahan, lembaga pengawas Pemilu independen, sanksi pidana atau denda, penyelesaian sengketa Pemilu dan seterusnya.

Catatan Kelam

Hak untuk memilih dan dipilih memang diatur dalam konstitusi. Disadari atau tidak, menjadi permasalahan adalah ketika hak demokrasi tersebut melambung ke awan euforia. Nyaris tidak ada lagi batasan. Demokrasi juga ada aturan main yang harus ditaati baik mereka yang berada di gerbong peserta pemilu maupun rakyat -menurut UU berhak melaksanakan pilihan politiknya- selaku pemegang kedaulatan.

Salah melangkah alias kebablasan bisa berujung diinapkan di ‘hotel prodeo’ alias dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Bila cukup bukti, bisa juga keikutsertaannya sebagai peserta pemilu dianulir lewat Sentra Gakkumdu dimotori oleh Bawaslu di masing-masing tingkatan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).

Penulis mencatat beberapa kasus menarik perhatian publik sekaligus catatan kelam perjalanan demokrasi khususnya di Sumut pada Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu.

Setidaknya ada tiga kasus di Medan dan satu kasus di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berujung ke pengadilan. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat memang dijamin oleh UU. Namun bila salah berinteraksi bisa terjerat UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Diyakini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ujaran kebencian di halaman akun Facebooknya (FB), oknum dosen di Medan Himma Dewiyana Lubis (45) divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Juga denda Rp10 juta. Subsidair (bila denda tidak dibayar akan menjalani pidana tambahan) tiga bulan kurungan.

Dari fakta-fakta terungkap di persidangan di PN Medan, unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diyakini telah terbukti.

Yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan). Terdakwa ‘nekad’ mengupdate status di FB bertuliskan, ‘Skenario pengalihan yang sempurna #2019GantiPresiden’.

Fitnah dan Hoax

Kasus kedua, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan video hoaks. Terdakwa juga ‘nekad’ mengupdate video seolah jajaran KPU Kota Medan ‘diuber’ warga karena ketahuan mencoblos surat suara Pilpres 2019 untuk Paslon 01

Terdakwa Andi Kusmana (25), Rabu (24/7/2019), di PN Medan divonis pidana 1 tahun dan 2 bulan (14 bulan) penjara. Berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, Majelis Hakim PN Medan meyakini unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45 a Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, telah terbukti.

Selain itu warga Ciamis, Jawa Barat tersebut dipidana denda sebesar Rp2 juta. Subsidair (dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman badan) satu bulan kurungan.

Ketiga, perkara pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoaks) lewat akun media sosial atas nama terdakwa Dewi Budiati. Dalam perkara ini korbannya adalah Cagubsu Periode 2018-2023, Djarot Saiful Hidayat.

Tertanggal 5 Juni 2018 lalu saksi korban Djarot Saiful Hidayat mengadakan silaturahmi dengan sejumlah kepala desa di Simpang Kawat, Kabupaten Asahan.

Namun setahu bagaimana, terdakwa melalui akun FB-nya membuat postingan berita hoaks. Seolah Cagubsu Djarot Saiful Hidayat ada membagi-bagikan uang dalam acara silaturahmi dengan unsur kepala desa di Kantor Apdesi tersebut. Perkaranya masih bergulir di pengadilan.

Keempat, perkara menjerat seorang oknum pejabat di Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta) terkait praktik politik uang (money politic) yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) pihak kepolisian hanya untuk memenangkan istrinya yang maju sebagai calon legislatif (caleg).

Saran

Penyelenggara, pengawas pemilihan umum dan segenap ‘stakeholder’ saat ini masih mengemban tugas dan tanggung jawab berat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas agar pemimpin maupun wakil rakyat yang terpilih nantinya adalah figur yang berkualitas dan mumpuni. Jauh dari perilaku transaksional.

Tantangan ke depan yakni menghadapi Pilkada Kota Medan 2020 mendatang, kita bukan hanya bercokol soal bagaimana menyelamatkan warga agar tidak sampai kehilangan haknya untuk menentukan pilihan politiknya (masuk DPT). Tapi jiga bagaimana mendewasakan ‘mindset’ peserta pemilu dan konstituen.

Memang tidak semudah ketika membalikkan telapak tangan untuk merubah ‘mindset’ istilah NPWP. Yang diplesetkan dengan istilah: Nomor Piro Wani Piro? Salah satu solusinya adalah menapaki langkah berpijak pada komitmen di seluruh ‘stakeholder’ penyelenggaraan Pemilu. Langkah itu bisa disahuti di tahapan rekrutmen. Khususnya orang-orang yang akan duduk di lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

catatan | Robert Rover Siregar – wartawan topmetro.news

59 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment