You are here
Persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Penataan Daerah, Tema Utama Kunker Komite I DPD RI di Sulbar Nasional 

Persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Penataan Daerah, Tema Utama Kunker Komite I DPD RI di Sulbar

topmetro.news – Wakil Ketua Komite I DPD RI Jafar Alkatiri beserta anggota lainnya melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya pada hari kedua di Mamuju, Sulawesi Barat dengan mengadakan dialog bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Provinsi Sulbar serta pimpinan KPU provinsi, KPU kabupaten, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten yang akan menyelenggarakan kontestasi Pilkada Serentak 2020.

Anggota Komite I DPD RI yang hadir, Almalik Pababari (Dapil Sulbar), Ahmad Bastian (Lampung), Abdul Rahman Thaha (Sulteng), dan Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo).

Dalam sambutannya, Jafar Alkatiri yang berasal dari Dapil Sulut, mengatakan dalam kunker ke Sulbar, Komite I DPD RI fokus pada dua tema sentral. Yaitu persiapan Pilkada Serentak 2020 dan penataan daerah sebagai amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jafar melanjutkan, Komite I DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pilkada Serentak. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki DPD RI.

“Ini semua kami lakukan dalam rangka memastikan bahwa proses demokratisasi ini dapat berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang kita pilih. Yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta dapat menghasilkan pimpinan-pimpinan daerah yang legitimate dan kredibel. Serta mampu mensejahterakan masyarakatnya,” ujar Jafar.

Pembiayan Pilkada

Karena itu, Jafar menambahkan, Komite I DPD RI meminta pihak penyelenggara dan pengawas di empat kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Sulbar untuk memaksimalkan ketersediaan anggaran yang sudah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kami sudah usulkan agar Pilkada Serentak berikutnya menggunakan anggaran dari APBN. Agar keuangan daerah tidak terbebani dan netralitas terjaga. Beberapa bagian dalam UU Pilkada harus direvisi dulu,” tegasnya.

Kepala Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi menyambut baik upaya Komite I DPD RI yang akan memperjuangkan pembiayaan pilkada dari APBN. Sanusi menambahkan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulbar yaitu di empat kabupaten antara lain Pasangkayu, Majene, Mamuju Tengah, dan Mamuju, masih ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan penyelenggara pilkada yaitu KPU. Persoalan itu terkait data kependudukan yang akan menopang penyusunan Daftar Tetap Pemilih (DPT).

“Di empat kabupaten itu kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan sangatlah rendah. Terutama pembuatan KTP elektronik. Faktor anggaran dan sarana serta prasarana pendukung adminduk juga sangat menjadi kendala disini. Kami sudah usulkan agar ada petugas adminduk di setiap desa. Agar bisa menjemput data-data tersebut,” jelas Sanusi.

Selain agenda Pilkada Serentak 2020, kehadiran Komite I DPD di Pemprov Sulbar juga menyoroti soal penataan daerah.

Jafar mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komite I DPD RI selama ini. Antara lain, pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ‘bergeser’ dari ranah kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Kedua, perihal penataan daerah. Ketiga, hubungan pusat dan daerah. Keempat, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Otonom Baru

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar yang hadir dalam pertemuan tersebut, meminta Komite I DPD RI ikut memperjuangkan lahirnya Daerah Otonom Baru (DOB). Mencakup Kota Mamuju yang akan menjadi ibukota Provinsi Sulbar. Serta Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

“Sudah lebih dari 15 tahun ibukota Provinsi Sulbar masih di Kabupaten Mamuju. Dulu jelang moratorium sudah keluar ampres untuk Kota Mamuju. Bahkan Kabupaten Balanipa ampresnya sudah sebelumnya yaitu tahun 2013. Berkasnya juga sudah di Komisi II DPR,” ujar Enny.

Menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Sulbar, Jafar berjanji akan memperjuangkan pembentukan Kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulbar. Menurutnya, ada beberapa provinsi yang belum mempunyai pemerintah kota sebagai ibukotanya. Antara lain, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Papua Barat.

reporter | Jefry Siregar

101 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment