topmetro.news – Terpilihnya kembali Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia akan menjadi terang benderang dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun PAD (Pendapatan Anggaran Daerah). Meski pemerintah pusat telah menyoroti sejumlah wilayah provinsi, kabupaten, dan kotamadya terkait penggunaan anggaran yang transparan, namun ada dugaan sebagian wilayah yang kerap mengacuhkan hal itu. Semisal Kota Depok.
Depok yang dikenal sebagai wilayah dengan jumlah penduduknya sebagai buruh pekerja, dan memiliki potensi kemajuan kota cukup pesat, perlu adanya perketatan dalam penggunaan APBD dan PAD. Dalam hal ini Forum Wartawan Jakarta mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih transparan melakukan pengawasan dan memeriksa keluar masuknya APBD dan PAD yang digunakan para pejabat Kota Depok.
“Kita minta BPK harus lebih jeli dan detail dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan dari penggunaan APBD dan PAD Kota Depok. Karena sangat disayangkan jika anggaran-anggaran itu digunakan hanya untuk kepentingan politik mereka sendiri. Dan hanya dirasakan oleh sebagian warga Depok yang mengusung mereka,” ucap Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa Opan sebagai Ketua Forum Wartawan Jakarta saat ditanya dukungan Pemkot Dekot terkait gelaran sosialisasi kebudayaan di lapangan Sanca, Tapos Depok, Sabtu (7/12/2019) siang.
Harga Diri Kota Depok
Opan juga menyayangkan anjuran pemerintah pusat agar sosialisasi kebudayaan Indonesia terus dilakukan, sepertinya dianggap angin lalu Pemko Depok.
“Jujur saja. Hingga detik ini tidak ada dukungan apa pun dari Pemko Depok, baik dari kebudayaannya yang dikirim untuk tampil di acara kami ini. Maupum dukungan pendanaan. Artinya Pemko Depok akan mendapat malu. Dan kami sudah memprediksi bahwa para petinggi Pemko Depok maupun Dewan Keseniannya hanya berkutek pada kepentingan politik mereka saja. Dan tidak memikirkan kebudayaan yang ada. Padahal kalau mereka berpikir secara logika, kebudayaan itu adalah harga diri bangsa. Nah kalau Depok sendiri tidak memikirkan hal itu, secara otomatis pejabat-pejabat Depok tidak memiliki harga diri yang patut dihormati,” beber Opan.
Untuk itu, Opan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memeriksa secara detail penggunaan APBD dan PAD Kota Depok.
“Kami berharap BPK lebih profesional dan transparan dalam memeriksa APBD dan PAD Kota Depok. Jika terjadi adanya pemyimpangan penggunaan anggaran, maka kami juga mendesak KPK bertindak tegas. Mengingat korupsi adalah penyakit berbahaya di muka Bumi ini. Kita tunggu saja profesional kerja BPK dalam menjalankan tugasnya,” tegas Opan.
Dikatakan Opan, Forum Wartawan Jakarta dalam dekat ini juga akan mensurati BPK, untuk mengajak unsur-unsur terkait dalam pemeriksaan APBD dan PAD Kota Depok. Agar menjadi transparan dan terbuka. Karena menurutnya, ini akan menjadi kerikil-kerikil tajam jika BPK tidak bekerja profesional.
reporter | Jefry Siregar
