topmetro.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai NasDem, Dimas Triadji S.I. Kom menerima berbagai keluhan dan keresahan warga Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai.
Keluhan itu disampaikan warga pada saat agenda reses dewan yang dilaksanakan dari 13 Desember 2019 hingga 18 Desember 2019. Keluhan itu meliputi tentang BPJS Kesehatan, Pembangunan SMA/SMK Negeri dan SMP Negeri, PPDB Online persoalan drainase serta Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Kerja.
Hadir pada reses tersebut, Camat Silinda, Esdin Damanik, Kepala Desa Tapak Meriah, Hadi Purwono, Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sedang Bedagai (Sergai), Supriyadi, Kepala KUA, Muhammad Leno. Hadir juga Ketua MUI Kecamatan Silinda, Harun Girsang, mewakili Danramil 19 Bangun Purba, penyuluh petani, pendamping desa, mewakili Kapolsek. Beserta tokoh masyarakat Kecamatan Silinda, Misrun dan Ustadz Ridwan S.Pil yang berkesempatan memberikan tausiah.
Salah seorang warga Desa Tapak Meriah, Jatarsih Sipayung mengungkapkan bahwa warga dusun 4 di desanya hingga saat ini belum ada menerima penyuluhan tentang pengurusan BPJS Kesehatan baik yang dari Pemerintah maupun program Mandiri. Sehingga masih banyak warga yang belum menerima atau memegang kartu BPJS Kesehatan baik yang Mandiri maupun dari pemerintah.
Sementara itu, di Dusun Dua Desa Dampak Gelugur, ada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, 3 diantaranya belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan dari pemerintah. Sementara itu, ketika ingin mengurus kartu BPJS Kesehatan untuk 2 anggota keluarga lagi melalui program Mandiri, tidak bisa dilakukan. Karena sebagian anggota keluarga memegang Kartu BPJS yang berasa dari pemerintah.
Warga Cerita Keluhan ke Dimas Triadji
Warga lainnya yakni Supriadi dan Eka Syahputra meminta agar Pemerintah Provinsi mambangun SMA/SMK Negeri di Kecamatan Silinda. Karena anak-anak yang ada kecamatan ini yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/SMK, harus ke Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Padahal, di kecamatan ini banyak warga yang kurang mampu sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos anak bersekolah.
Baca Juga: Ke Medan, DPRD Musirawas Tanya Reses dan Sosper
“Begitu juga dengan anak-anak yang lulus Sekolah Dasar (SD), harus menuju Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang jika ingin melanjutkan kejenjang SMP Negeri. Karena di Kecamatan Silinda tidak ada SMP Negeri. Untuk kami meminta kepada Pemkab Sergai agar membangun Gedung SMP Negeri di kecamatan ini karena untuk persoalan hibah tanah. Salah satu perusahaan perkebunan dikawasan ini yakni PT Cipta Raja bersedi menghibahkan tanahnya untuk dibangun sekolah,” jelas keduanya.
Sementara itu keluhan lainnya datang dari salah seorang kepala desa (Kades), Jusuf Barus yang mewakili 9 desa yang ada di Kecamatan Silinda meminta agar Pemkab Sergai memindahkan Pasar Tradisional yang berada di Kecamatan Sungai Buaya karena menimbulkan kemacetan. Pasalnya, kecamatan ini langsung berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.
Keluhkan Drainase
”Kami juga meminta kepada Bapak Dimas agar menyampaikan kepada Pemprovsu bahwa drainse yang ada disepanjang Jalan Besar Gunung Meriah. Dimulai dari Pasar tradisional Kecamatan Sungai Buaya menuju Seribu Dolok tidak terpelihara karena parit tersebut merupakan tanggung jawab Pempprovsu,” paparnya.
Diungkapkannya bahwa pihaknya sudah pernah menyurati Pemprovsu yang isinya meminta agar di Tahun 2020 dianggarkan untuk pengorekan drainase sepanjang 1,5 kilometer. Akan tetapi hingga saat ini, belum ada terealisasi.
“Kalau sudah hujan, drainase disepanjang Jalan Gunung Meriah yang mengarah ke Seribu Dolok tidak mampu lagi menampung debit air. Akhirnya menyebabkan banjir yang menggenangi rumah warga,” cetusnya.
Salah seorang warga lainnya Pardi menyampaikan bahwa pada bulan November 2019 lalu, warga, pemerintah desa, kecamatan dan bupati menggelar rapat bersama salah seorang Dosen Universitas Sumatera Utara (USU). Mereka membahas tentang teknologi tepat guna yakni pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak Lembu.
Dimas Triadji Dengar Usulan Warga
Warga, lanjut Pardi, pada kesempatan itu mengusulkan teknologi pembuatan Kompos dari kotoran ternak lembu, yang pembuatannya berasal dari anggaran Pemkab Sergai dan dirancang oleh Dosen USU tersebut. Namun hingga pertengahan Desember 2019, teknologi Kompos yang dijanjikan Dosen USU tersebut belum juga tiba di Sergai.
“Selain itu, kami juga meminta kepada Bapak Dimas agar mendesak Pemprovsu segera membangun Gedung Balai Pelatihan Kerja di Kabupaten Sergai yang materi pendidikannya lebih mengarah kepada bidang managemen dan keahlian. Karena kelemahan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Silinda kurang menguasai Managemen,” pungkasnya.
Menanggapi keluhan warga, Dimas mengatakan saat ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi akan membangun 28 gedung SMA/SMK Negeri se Sumut. Dan diupayakan agar salah satu Gedung pendidikan yang akan dibangun itu dibangun di Kecamatan Silinda.
“Gubsu akan membangun 28 SMA/SMK Negeri se Sumut, kemungkinan salah satunya di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kecamatan Silinda Kabupaten Sergai. Namun demikian saya akan tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar 1 SMA/SMK Negeri dibangun di Silinda. Begitu juga untuk Gedung SMP Negeri, saya akan menyampaikan hal ini ke Bupati Sergai,” tegasnya.
Permintaan Dimas Triadji
Untuk penerimaan siswa baru melalui PPDB online, lanjut Dimas, dirinya telah menegaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis bahwa sistim PPDB Online sangat kaku dan menyulitkan generasi bangsa yang ingin mengenyam pendidikan. Namun karena ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Disdik Sumut tidak bisa berbuat banyak.
“Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dan Disdik Sumut, sudah saya tegaskan bahwa sistim PPDB Online bukan mempermudah masyarkat melainkan mempersulit generasi bangsa ini untuk mengenyam pendidikan dan sangat kaku. Selain itu, bagi warga yang pindah alamat, harus menyelesaikan pengurusan Kartu Keluarga ditempat dimana ia akan daftar PPDB Online enam bulan sebelum mendaftar. Persoalan ini akan saya bawa ke Kementerian Pendidikan di Jakarta,” ujar Dimas Triadji.
Untuk persoalan BPJS Kesehatan, masih kata Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Sumut, dirinya baru mendapatkan informasi bahwa iuran untuk Kelas 3 program Mandiri tidak jadi dinaikkan. Hal itu setelah DPR RI bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat.
“Untuk masalah sosialisasi ini yang sangat kita sayangkan, mengapa BPJS Kesehatan tidak langsung turun ke tingkat desa atau dusun untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Bagaimana prosedur mendapat kartu BPJS Kesehatan baik yang dari pemerintah maupun Mandiri,” ucap Dimas Triadji.
Perjuangkan Gedung Balai Pelatihan Kerja
Untuk Gedung Balai Pelatihan Kerja, terang Dimas, pihaknya akan berupaya untuk memperjuangkan pembangunannya, dan Pemkab Sergai harus bersedia menghibahkan tanah untuk pembanguna gedung ini. Selain itu, dirinya juga sudah menyuarakan hal ini di media agar Pemprovsu membangun gedung tersebut.
“Saya akan memperjuangkan Gedung Balai Pelatihan Kerja itu bisa dibangun di Sergai sepanjang Pemkab Sergai bersedia menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung tersebut. Karena selama ini, Pemkab Sergai hanya memanggil tenaga ahli dari Sumut untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Sergai. Kita menyayangkan, sering sekali warga yang telah mendapatkan pelatihan kerja, malah pindah atau bekerja ditempat lain. Itupun tidak sesuai dengan ilmu pada saat pelatihan,” tutur Dimas Triadji.
Untuk persoalan teknologi Kompos, Dimas mengutarakan bahwa hal ini menjadi masukan bagi pihaknya dan akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Sergai dan USU. Selain itu, akan memasukkan persoalan ini kedalam pokok pikiran (Pokir) Dewan.
Pada kesempatan reses tersebut, Dimas Triadji juga mengingatkan agar masyarakat Kecamatan Silinda agar tetap menjaga kekompakan dalam bermasyarakat serta menjauhi keributan.
Penulis | Erris JN
