topmetro.news – Tiga Desa di Aceh Singkil sudah dilaporkan oleh Inspektur Inspektorat ke Aparat Penegak Hukum (APH), karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tim audit inspektorat pada saat melakukan audit.
Ada pun desa tersebut di antarnya Desa Blok 31, Blok 18, dan Desa Kuta Batu. Ketiganya sudah diberi tenggang waktu satu bulan oleh Bupati Aceh Singkil Dulmusrid untuk mengembalikan dana itu.
Namun sampai batas waktu yang diberikan, para desa yang bermasalah tidak juga membayar. Bahkan tak ada menyicil sepeser pun temuan LHP TIM Inspektorat tersebut.
Kepala Inspektorat Aceh Singkil M Hilal mengatakan kepada reporter topmetro.news bahwa sampai batas waktu satu bulan yang diberi bupati pada saat rapat di Offroom Kantor Bupati, tidak ada sepeser pun desa bersangkutan mengembalikannya.
“Dengan begitu mereka memang tidak ada iktikad baik mengembalikannya. Maka karena sudah sebelumnya menghimbau kepada desa terkait, Kini urusan sudah dilimpahakan ke APH,” kata Hilal, Rabu (5/2/2020).
Proses Terhadap Desa
Saat ini ketiga desa tersebut sudah ditangani oleh APH. Untuk desa Blok 18 sudah memasuki tahap penyelidikan. Sedangkan yang dua desa lagi masih dalam proses.
“Kita juga menghimbau kepada kepala desa yang ada temuan tim audit di lapangan agar segera membayar ke kas daerah. Sebelum berlanjut ke penegak hukum maka bayarlah,” terangnya.
Hilal menambahkan, saat ini masih banyak desa yang tidak menyetor pajak ke kas daerah. “Diharapkakan juga para kepala desa yang belum membayar segera melunasinya,” ucap Hilal.
Sebelumnya, ketiga desa di atas telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa sehingga merugikan negara ratusan juta. Itu terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Audit saat mengecek kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa.
Seperti Desa Kuta Batu. Di dalam LHP telah ditemukan sedikitnya kerugian negara sebanyak Rp285 juta, terkait pembelian mobil Avanza, pengadaan ternak bebek, dan laporan lainnya.
reporter | Rusid Hidayat Berutu
