topmetro.news – Bansos untuk masyarakat Kota Medan terimbas Covid-19 menjadi perhatian berbagai elemen. Pemko Medan dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 pun diminta memaparkan dengan transparan setiap rupiah yang digunakan.
Salah seorang anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS, bahkan menegaskan, untuk anggaran Bansos, Pemko Medan jangan menipu rakyat. “Pemko Medan harus transparan dan jangan menipu rakyat. Karena Medan termasuk salah satu kota yang dipantau oleh Poldasu soal anggaran Bansos ini,” ungkap anggota Fraksi Hanura itu.
Menurutnya, hal Ini akibat tak ada koordinasi perangkat pemko yang menangani bansos untuk masyarakat Kota Medan itu. “Dan ternyata Peraturan Walikota (Perwal) yang dibuat dilanggar sendiri. Sedih kita,” ujar Hendra.
Serius Jalankan Perwal
Sebenarnya papar Hendra, sebelum Pemko Medan mengesahkan Perwal tersebut, harusnya melihat dulu perangkat yang dimiliki. “Persoalannya, perangkat untuk menegakkan Perwal itu yang tak memadai. Padahal untuk menegakkan suatu peraturan, selain harus melakukan sosialisasi terus menerus juga harus dibarengi dengan sanksi yang tegas,” tandas dia.
Kalau sudah begini, katanya lagi, Perwal itu jadinya seperti istilah ‘kerakap tumbuh di batu’. “Ya. Kita minta Pemko Medan lebih serius menjalankan Perwal yang sudah mereka buat. Karena persoalan Bansos sudah menjadi perhatianbaparat penegak hukum. Disinilah dibutuhkan kepemimpinan yg kuat,” pungkas Hendra DS.
reporter | Jeremi Taran
