topmetro.news – Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat membuka kelemahan teknologi pencatatan meteran yang dimiliki PLN saat ini. PLN yang memasuki usia 75 tahun masih primitif dengan mengandalkan petugas pencatat KWH meter yang berkeliling dari rumah ke rumah. Akibatnya ramai seperti saat ini, masyarakat merasa dirugikan karena lonjakan tagihan ada yang sampai naik 100% dari biasanya yang dibayarkan oleh pelanggan.
Akurasi pencatatan meteran listrik dipertanyakan. Banyak yang merasa bahwa selama pandemi Covid-19 orang PLN tidak ada yang datang mencatat meteran listrik di rumahnya, tiba-tiba kok tagihan bengkak nggak masuk akal? Kalau tukang catat listrik tidak datang lalu dari mana PLN mematok tagihan listrik? Demikian sepenggal obrolan yang berseliweran di media sosial yang mempertanyakan melonjaknya tagihan listrik oleh PLN.
Situasi ini ternyata menjadi perhatian sekaligus sorotan dari anggota DPR RI Lamhot Sinaga.
Kata dia, PLN adalah salah satu BUMN besar dan bensentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Oleh karenanya sangat memalukan dan sangat primitif jika PLN masih mencatat pemakaian listrik dengan manual. “Kita malu sebagai bangsa, ketika dunia sudah nyaman dengan teknologi IoT (Internet of Thing) dengan berbagai sensor yang memudahkan kehidupan, eh kita masih mengurus meteran listrik yang tidak akurat,” kata Lamhot Sinaga, Minggu (14/6/2020).
Digitalisasi PLN
Sebagai solusi atas tindakan primitif PLN ini, lanjutnya, sudah seharusnya pencatatan meteran listrik ini dibantu dengan sentuhan teknologi. Yaitu dengan ‘program digitalisasi’ untuk mencatat pemakaian listrik pelanggan.
“Selama pelanggan PLN belum 100% menggunakan token, maka digitalisasi pencatatan meteran ini sangat dibutuhkan. Data yang valid dan akurat, kemudahan mengakses data penggunaan listrik akan berdampak pada efisiensi PLN. Kebocoran pemakaian listrik yang sering terjadi selama ini akan teratasi dengan program digitalisasi ini,” sebut anggota Komisi VI DPR RI itu.
Menurut dia, digitalisasi tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PLN. Dan sebagai perusahaan BUMN, otomatis meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada negara. Sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Misalnya jika terjadi lonjakan penggunaan listrik, pelanggan dapat info dari aplikasi seperti yang sudah umum diberikan perusahaan telekomunikasi.
“Pertamina sudah memulai program digitalisasi ini, seluruh SPBU Pertamina akan menggunakan digitalisasi, sehingga akurasi dan tingkat kebocorannya bisa teratasi. Saya pernah tanyakan ini waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, dan Pertamina menyanggupi Bulan Juni tahun 2020 sebahagian SPBU sudah menggunakan digitalisasi,” ungkap Ketua DPP Partai Golkar tersebut.
“Sebagai jawaban atas lonjakan tagihan listrik ini, mengapa bukan digitalisasi meteran ini yang dibuat sebagai wujud BUMN hadir untuk negeri dan sekaligus memperbaiki ekosistem BUMN. Sesuai jargon Menteri BUMN yang selalu didengung-dengungkan yaitu ‘AKHLAK’ (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif),” tutupnya.
reporter | Jefry Siregar
