Pandangan Akhir Fraksi DPRK Minta Pemkab Aceh Singkil Tingkatkan PAD

fraksi DPRK Aceh Singkil

topmetro.news – Meski tiga fraksi yang ada dalam DPRK Aceh Singkil menyetujui akan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Tahun 2019, namun tetap memberikan PR ke depan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Hal ini terlihat dari hasil pandangan akhir Fraksi NPKP, sebagaimana dalam penyampaian Sadri, politisi PKB.

“Meski penggunaan APBK 2019 terlaksana dengan baik namun belum oftimal dari aspek penyampaian target kinerja maupun dari aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ucap Sadri, Kamis (4/9/2020).

Pentingnya Rancangan Qanun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK karena merupakan dari proses dan kegiatan yang harus terlaksana dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah.

Sadri juga menyinggung mengenai Dinas PUPR yang sangat minim dalam peningkatan inspratruktur. Seperti jalan provinsi, yang mana ia mengatakan harus menjadi program skala prioritas.

BACA JUGA | Fraksi SAR Aceh Singkil Pertanyakan SE Plt Gubernur Aceh Tentang Lahan Kombatan GAM

Aset Pemkab Aceh Singkil

Sementara itu dari Fraksi SAR, sebagaimana penyampaian Irfansuri Lembong juga memberikan masukan agar aset seluruhnya menjalani inventarisasi.

“Masih banyaknya aset-aset Pemkab Aceh Singkil yang belum terinventarisir pada tahun 2019. Agar dapat seecepatnya menginventarisasi seluruh aset tersebut,” tambah Irfan.

Lain lagi mengenai minimnya Pendapatan Asli Daerah PAD pada tahun 2019 hanya Rp45.264.588.433.92. Atau hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan realisasi pendapatan sebesar Rp897.705.948.42.

“Untuk itu kami dari Fraksi SAR berharap pemkab meningkatkan PAD. Dengan menggali potensi daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Singkil,” imbuhnya.

reporter | Rusid Hidayat Berutu

Related posts

Leave a Comment