topmetro.news – Ketua Dewan Pembina KSDI (Kelompok Studi Demokrasi Indonesia) Maruarar Sirait menyuarakan penundaan Pilkada Serentak.
Ada beberapa alasannya terkait wacana penundaan Pilkada Serentak itu. Antara lain, bahwa untuk Indonesia, data orang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 203.342. Indonesia pun masuk dalam daftar negara yang grafik kenaikannya paling tinggi saat ini. Bahkan, 59 negara sudah melarang WNI masuk ke wilayahnya.
Sementara pada saat bersamaan, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke KPU dikhawatirkan menjadi kluster penyebaran. Sebab ada bapaslon justeru membawa ratusan atau ribuan orang tanpa menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, ada 59 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif.
“Klausul menunda Pilkada juga kan ada dalam UU. Jadi secara legal ada ruang dan basis-nya. Sekarang tinggal keberanian politik menunda Pilkada untuk kepentingan bangsa dan negara. Demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia,” kata Ara, demikian panggilan akrabnya beberapa waktu lalu.
Anggaran Pilkada
Terkait anggaran Pilkada, kata Maruarar, lebih baik bila dialokasikan untuk penangangan kesehatan rakyat. Hal itu lebih mendesak dalam kondisi krisis dan darurat saat ini.
Menurutnya, ini adalah situasi sangat darurat dan keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi hal utama. “Misalnya untuk membeli masker, untuk membuat ventitalor, untuk meningkatakan jumlah kapasitas rawat inap, ICU dan lain-lain. Utamakan kesehatan rakyat,” tegas Ara.
Jokowi dan Aspirasi Rakyat
Mengenai sikap Jokowi, Maruarar mengatakan bahwa Presiden sangat mendengarkan aspirasi rakyat. Termasuk aspirasi dari kalangan akademisi, tokoh agama dan masyarakat, komunitas civil society, media, buruh, pengusaha, aktivis dan lain-lain.
“Pak Jokowi kan memang berasal dari rakyat. Pasti sangat memahami rakyat dan sangat mengutamakan kepentingan serta keselamatan rakyat. Melihat realitas, saya yakin Pak Jokowi mempertimbangkan dengan matang untuk menunda pelaksanaan Pilkada,” kata Ara.
Maruarar mengakui, memang kondisi saat ini dalam posisi yang dilematis. Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi di daerah sangat penting, dan semuanya sudah terpenuhi baik dari sisi DPR, pemerintah maupun KPU. Namun keselamatan jiwa Rakyat Indonesia juga tak kalah penting. Bahkan menjadi amanat konstitusi untuk melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.
“Saya yakin rakyat akan mengapresiasi keputusan Pak Jokowi untuk menunda Pilkada. Jangan menunggu korban terus berjatuhan. Saya yakin Pak Jokowi akan sangat mempertimbangkan keadaan masyarakat terkini dan dengan visi jauh ke depan,” jelas Ara.
berbagai sumber
