topmetro.news, Medan – Fraksi Partai NasDem DPRD Medan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2025 untuk disahkan menjadi Perda.
Meski menyetujui, Fraksi NasDem meminta Pemko Medan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kinerja OPD, serta mengoptimalkan efisiensi pengelolaan anggaran.
Sikap Fraksi NasDem tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem Antonius Devolis Tumanggor, dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (7/7/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen.
Menurut Antonius, persetujuan fraksi diberikan setelah mencermati hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jawaban Wali Kota Medan atas pandangan umum fraksi, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025.
“Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp6,324 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp5,837 triliun. Ada pun pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp105,07 miliar dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp592,22 miliar.
Fraksi NasDem menilai kemampuan fiskal daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi PAD, dana perimbangan, serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dimaksimalkan agar mampu menopang pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Antonius.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Fraksi NasDem juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Seluruh OPD didorong terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, sekaligus memperkuat pengawasan internal guna meminimalkan potensi kebocoran anggaran.
“Apabila potensi pendapatan tidak terus digali, efisiensi tidak dilakukan, dan kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai,” tegasnya.
Di bidang sosial, Fraksi NasDem mengapresiasi pelaksanaan Program PKH Medan Makmur yang dinilai telah membantu masyarakat. Namun, pemerintah diminta terus memperbaiki validitas data penerima manfaat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Fraksi juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah.
Selain itu, NasDem mendorong Pemerintah Kota Medan segera menetapkan Sekretaris DPRD Kota Medan secara definitif serta mengevaluasi pembagian wilayah lingkungan guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Menutup pandangan fraksinya, NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
reporter | Thamrin Samosir
