topmetro.news – Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Arnold L Panjaitan mengatakan, keinginan Rakyat Pematangsiantar untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memimpin tiga periode bukan dengan cara melanggar konstitusi. Keinginan ini harus sesuai proses dan mekanisme konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia. Demikian ia sampaikan dalam Deklarasi Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) Kota Pematangsiantar, Rabu (2/3/2022). Arnold menilai, usulan masyarakat terkait…
Read MoreTag: amandemen UUD 1945
Jabatan Presiden Diusulkan 3 Periode, Jokowi-SBY Bisa Maju di Pilpres 2024
topmetro.news – Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan amendemen UUD 1945. Tujuannya untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Tujuannya, kata dia, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Amendemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi…
Read MoreBamsoet Ajak Insan Pers Aktif Terlibat Dalam Dialektika Amandemen UUD NRI 1945
topmetro.news – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan kerjasama insan pers dalam memberitakan informasi yang tepat. Khususnya terkait rencana kerja MPR RI dalam mengamandemen UUD NRI 1945. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan jelas kevalidannya, tidak simpang siur apalagi termanipulasi. “MPR RI 2019-2024 menerima rekomendasi dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945 guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.…
Read MoreJazilul Fawaid: Terkait Amandemen, MPR Serap Aspirasi ke Berbagi Ormas dan Parpol
topmetro.news – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengandaikan, untuk mengukur seberapa perlu melakukan amandemen UUD Tahun 1945, tak bisa menggunakan alat semacam thermometer. Namun keinginan melakukan hal demikian bisa dilihat dari Rekomendasi MPR Periode 2014-2019. Di mana salah satu rekomendasinya adalah menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Apakah nanti menghidupkan haluan negara ala GBHN lewat amandemen disetujui atau tidak, bisa diketahui setelah…
Read MoreSambangi PKS, Pimpinan MPR RI Serap Aspirasi Amandemen UUD NRI 1945
topmetro.news – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, wacana perubahan masa kepemimpinan Presiden – Wakil Presiden dari dua periode menjadi tiga periode dengan masa jabatan lima tahun/periode, ataupun wacana perpanjangan masa periodesasi kepemimpinan menjadi cukup satu periode dengan masa jabatan tujuh tahun, bukanlah bersumber dari kajian internal MPR RI. Melainkan disampaikan publik sebagai respon atas masifnya pemberitaan MPR RI yang…
Read MoreSambangi Partai NasDem, Pimpinan MPR RI Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945
topmetro.news – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersilaturahim dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan jajaran pengurus pusatnya. Selain untuk mempererat ikatan kebangsaan antara lembaga MPR RI dengan partai politik, silaturahim ini juga untuk membahas agenda MPR RI ke depan. Khususnya, terkait perubahan terbatas UUD 1945, untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara. “Sesuai hasil Kongres Partai NasDem ke-2 beberapa waktu…
Read MoreBamsoet: Pemilihan Presiden Langsung tak Akan Diamandemen
topmetro.news – Pimpinan MPR RI mengantarkan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta. Pimpinan MPR RI memastikan seluruh proses persiapan menjelang pelantikan telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN,…
Read More