Topmetro.News – Anggota DPRD Sumut berjumlah tiga orang kembali ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPRD Sumut yang ditahan KPK itu setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (24/8/2018) terkait dugaan kasus suap mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Ketiga anggota DPRD Sumut itu ditahan selama 20 hari ke depan. Anggota DPRD Sumut ‘Menghuni’ Rutan KPK Ketiga tersangka anggota DPRD…
Read More
topmetro.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menyepakati terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. “Pandangan kami terkait dengan pengajuan Ranperda, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju dengan pengajuan Ranperda tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk segera dip roses ke tahapan berikutnya,” kata juru…
Read More
topmetro.news – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut menilai, gejala ‘lost generation’ (kehilangan generasi) saat ini dengan sangat jelas dapat disaksikan. Hal ini karena pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) lainnya telah menghinggapi semua kalangan dan lapisan masyarakat umumnya pada generasi muda bangsa. “Maka kami atas nama Fraksi Partai Demokrat menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprovsu yang telah menginisasi…
Read More
topmetro.news – Kalangan DPRD Sumut kecewa terhadap kebijakan penerapan tarif tiket KA (Kereta Api) Medan – Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) sebesar Rp100 ribu. Karena harga tiket tersebut sudah ‘mencekik leher’ dan tidak seimbang dengan tarif parsial sesuai Permenhub No 31 Tahun 2018. “Tarif tiket Medan – KNIA saat ini jadi Rp100 ribu dan sudah terlalu mahal. Masyarakat penumpang…
Read More
topmetro.news – Komisi D DPRD Sumut mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun Kejatisu segera mengusut proyek pengadaan ‘water purifier’ berbiaya Rp10 miliar yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2017 itu dikategorikan mangkrak, sebab hingga kini tidak bisa difungsikan. Desakan itu diungkapkan ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut, Ari Wibowo, Darwin…
Read More
topmetro.news – Kalangan DPRD Sumut memprotes kebijakan Kemenristek Dikti dengan mewajibkan UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) bagi mahasiswa kedokteran. Karena kebijakan tersebut dianggap sangat tidak pro rakyat melalui pembayaran SPP hingga mahasiswa menyelesaikan uji kompetensi untuk menjadi seorang dokter. Penilaian tersebut diungkapkan anggota FPDI Perjuangan Drs Baskami Ginting dan anggota Komisi E Ir Juliski Simorangkir MM kepada wartawan,…
Read More
topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga tersangka kasus suap DPRD Sumut, Senin (16/7/2018). Mereka yang diperiksa itu adalah RDP, BPU, dan ANN. Namun, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, salah satu tersangka yakni RDP, tidak memenuhi panggilan. Menurut Febri Diansyah, belum ada informasi terkait alasan ketidakhadiran DRP. Namin dia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menahan satu dari tiga…
Read More
topmetro.news – Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau diminta untuk segera menangkap ‘big bos’ perambahan hutan di kawasan Siosar Kecamatan Merek Labupaten Karo. Hal ini ditegaskan anggota DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (16/7/2018), terkait adanya penangkapan truk dan alat berat ‘illegal logging’ oleh Polres Karo. Menurutnya perambahan hutan itu mencapai ratusan hektar. Selain itu, diyakini ada ‘big…
Read More
Topmetro.News – 3 tersangka eks anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 kembali diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lembaga anti rasuah itu menjadwalkan pemeriksaan ketiga orang itu, Jumat (13/7/2018). Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dari mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Hari ini tiga anggota DPRD Sumut, yaitu DHM, REN dan SFE diperiksa,” ujar Febri Diansyah Juru Bicara KPK di Jakarta, Jumat…
Read More
topmetro.news – DPRD Sumut melalui Komisi D menyebutkan SE (Surat Edaran) Gubsu no 546.2/696 tentang penghentian pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan ABT (Air Bawah Tanah) di KIM (Kawasan Industri Medan) terkesan “Mandul”, sehingga banyak perusahaan masih menggunakan ABT secara ilegal. “Larangan menggunakan ABT di KIM sudah dikeluarkan Gubsu suratnya, tapi tidak digubris, karena tidak ketegasan,” ujar Ketua Komisi D DPRD…
Read More