kpk Archives - Laman 7 dari 36

Sebut Nama Alexander Sinulingga, FAM Desak KPK Usut Dugaan Pemerasan Pencabutan Perda RDTR Kota Medan

26 Juni 2025 Erris Julieta

topmetro.news, Jakarta – Forum Anak Medan (FAM) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/6/2025), menuntut pengusutan dugaan pemerasan oleh oknum anggota DPRD Medan dan mantan Kepala Dinas Perkimcitaru, Alexander Sinulingga, dalam proses pencabutan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Medan. Aksi yang dipimpin oleh Daniel Sinaga selaku Koordinator, menyuarakan kekecewaan…

Ketum SMSI Firdaus Bersama Sekjen Makali Kumar Terima Kunjungan Tim KPK untuk Cegah Korupsi di Sektor Usaha Media Siber

27 Mei 2025 Erris Julieta

Topmetro.news, Jakarta – Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jl Veteran II – Jakarta Pusat, Selasa pagi (27/5). Kunjungan sejak pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00 tersebut, selain untuk bersilaturahmi, juga audensi dengan jajaran Pimpinan SMSI Pusat. Dalam pertemuan tersebut, baik KPK maupun SMSI sepakat untuk…

Sehari-hari Naik Mobil Pribadi, Kapolsek Salapian Langkat Hanya Laporkan Honda Beat ke KPK

25 Mei 2025 RADJA P SIMBOLON

Kapolsek Salapian Polres Langkat Polda Sumut Iptu Marie Khalifar Bima Prakarsa diduga tidak melaporkan harta kekayaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

topmetro.news, Langkat – Kapolsek Salapian Polres Langkat Polda Sumut Iptu Marie Khalifar Bima Prakarsa diduga tidak melaporkan harta kekayaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini terlihat saat topmetro.news melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada KPK RI di 11 Februari 2025/Periodik 2024, Iptu MK Bima Prakarsa hanya melampirkan total kekayaannnya sebesar Rp44 juta. Dengan rincian: 1.…

Anggota Komisi III DPR RI Minta KPK dan Kejagung Pulihkan Aset Negara

5 Mei 20255 Mei 2025 YONAN FEBRIAN

topmetro.news, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera melakukan pemulihan aset negara, sehubungan Presiden Prabowo Subianto telah mewacanakan akan menarik aset negara yang dikuasai swasta. Dia mengatakan, penguasaan aset negara oleh swasta merupakan tindak pidana jika dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai…

KPK RI Minta JeJak Sumut Lengkapi Beberapa Alat Bukti Pendukung Terkait Dugaan Korupsi Langkat

23 Maret 2025 RADJA P SIMBOLON

Komisi Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) meminta agar aktivis Jelajah Jaringan Korupsi Sumatera Utara (JeJak Sumut) untuk melengkapi alat bukti pendukung dari beberapa item pelaporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Gedung Merah Putih beberapa waktu lalu.

topmetro.news – Komisi Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) meminta agar aktivis Jelajah Jaringan Korupsi Sumatera Utara (JeJak Sumut) untuk melengkapi alat bukti pendukung dari beberapa item pelaporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Gedung Merah Putih beberapa waktu lalu. Hal ini dibenarkan Koordinator JeJak Sumut Chairul Hamdi kepada topmetro.news, Minggu (23/3/2025). Menurut Chairul, pihaknya telah menerima surat resmi dari Komisi…

KPK RI Diminta Periksa Sumber Harta Kekayaan Pasutri Pejabat Pemkab Langkat

23 Maret 202523 Maret 2025 RADJA P SIMBOLON

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta segera turun ke Kabupaten Langkat untuk mengaudit dan memeriksa sumber harta kekayaan pasangan suami istri (pasutri) pejabat Pemkab Langkat

topmetro.news – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta segera turun ke Kabupaten Langkat untuk mengaudit dan memeriksa sumber harta kekayaan pasangan suami istri (pasutri) pejabat Pemkab Langkat, Sekda Amril Nasution dan istrinya Kepala Bappeda Langkat Rina Wahyuni Marpaung. Kedua pasutri pejabat Pemkab Langkat ini dinilai memiliki harta kekayaan di luar kewajaran dan selama menjabat diduga terindikasi menerima gratifikasi dari sejumlah…

Pengakuan MN Ditunjuk Plt Bupati Sebagai PPTK Disdik Langkat Sangat Kontradiktif

22 Maret 202523 Maret 2025 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Tudingan miring indikasi pungli, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat, tak kunjung usai. Belakangan, ratusan miliar anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Langkat saat ini dikelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memiliki kredibilitas. Ironisnya, PPTK Disdik berinisial MN ini kendati hanya staf biasa sebagai penyusun kurikulum SMP yang tidak…

KPK Pindahkan 11 Unit Mobil Sitaan dari Japto Soerjosoemarno ke Rupbasan

4 Maret 2025 YONAN FEBRIAN

topmetro.news – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (4/3/2025), memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur. “Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa…

Langkat Darurat Korupsi, Komunitas JeJAK Sumut Bawa Sejumlah Bukti ke KPK RI, Siapa Pejabat Selanjutnya?

26 Februari 2025 RADJA P SIMBOLON

'Langkat Darurat Korupsi' merupakan tema yang disampaikan oleh Cairul Hamdi, salah seorang penggiat anti-korupsi dari Komunitas JeJAK Sumut

topmetro.news – ‘Langkat Darurat Korupsi’ merupakan tema yang disampaikan oleh Cairul Hamdi, salah seorang penggiat anti-korupsi dari Komunitas JeJAK Sumut. Menurut Cairul Hamdi, Selasa (25/2/2025), saat berada di Gedung Merah Putih KPK RI, mereka membawa setumpuk bukti awal telah terjadinya indikasi korupsi di Kabupaten Langkat. Dia menggambarkan bahwa Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terletak diujung Provinsi Sumatera Utara. Berbatasan…

Tegaskan tak Bisa Intervensi, Yusril Hormati Langkah KPK Tahan Hasto

20 Februari 2025 RADJA P SIMBOLON

Menko Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum yang saat ini berlangsung terhadap Hasto Kristiyanto.

topmetro.news – Menko Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum yang saat ini berlangsung terhadap Hasto Kristiyanto. “Ya kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK. Dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum. Termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah…