LHKPN Archives - Laman 2 dari 2

Ssst…!! Hakim PN Medan Oloan Silalahi Miliki Harta Kekayaan Rp4,8 Miliar

5 Oktober 20235 Oktober 2023 RADJA P SIMBOLON

Perlahan namun pasti, nama hakim PN Medan Oloan Silalahi kian menjadi perhatian publik menyusul dua produk putusannya baru-baru ini disebut-sebut kontroversi.

topmetro.news – Perlahan namun pasti, nama hakim PN Medan Oloan Silalahi kian menjadi perhatian publik menyusul dua produk putusannya baru-baru ini disebut-sebut kontroversi. Pertama, terkait vonis bebasnya dua terdakwa pengelola penyimpanan (penimbunan) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, Senin (2/10/2023). Terdakwa Edi selaku Direktur PT Almira Nusa Raya (ANR) yang bergerak di bidang penyimpanan BBM maupun Parlin alias Alin…

Dirut Pertamina Tajir, Nicke Widyawati Punya Harta Rp 75 M

7 Maret 20237 Maret 2023 Dp silalahi

TOPMETRO.NEWS – Dirut Pertamina tajir. Nicke Widyawati kini disebut-sebut memiliki harta kekayaan Rp75 miliar. Tak pelak lagi, giliran wanita asal Tasikmalaya-Jawa Barat ini pun jadi sorotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Nicke pada tahun 2021, Nicke Widyawati memiliki harta sebesar Rp 75 miliar dengan berbagai aset. Nilai harta dan asetnya juga tercatat selalu naik Rp 10…

Pejabat DPRD di Labusel Diimbau Laporkan Kekayaannya ke LHKPN

14 Maret 202214 Maret 2022 tria sitinjak

topmetro.news – Banyak kalangan pejabat negara di Sumatera Utara yang diduga belum melaporkan harta kekayaannya secara menyeluruh ke institusi terkait seperti ke KPK dan Perpajakan. Misalnya harta tidak bergerak/tanah, bangunan/rumah dan perkebunan yang dimiliki oknum pejabat negara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Padahal, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta…

Ketua DPRD Medan Imbau Segera Lapor LHKPN Secara Online ke KPK

4 Maret 20204 Maret 2020 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Terkait, masih banyaknya anggota DPRD Kota Medan yang belum masukkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara online ke KPK, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengimbau agar mematuhi perintah, meski tidak ada sanksinya. “Kita hanya menyerukan seluruh anggota DPRD Medan mengirimkan laporannya itu secara online. Meski masih ada waktu (31 Maret),” kata Hasyim ketika ditemui di sela-sela kegiatan…

Kepatuhan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Masih Rendah

25 Februari 201925 Februari 2019 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febridiansyah menilai, tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) masih rendah. Hal itu menurut dia karena dari data KPK dalam pelaporan LHKPN 2019, tingkat kepatuhannya hanya 17 persen. Padahal batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret 2019. “Kepatuhan laporan harta penyelenggara negara secara umum masih rendah, sekitar…