pertambangan Archives - Laman 2 dari 2

Bupati Madina Terima Penolakan Warga Lumban Dolok Terkait Keberadaan PT SMP

17 Juli 202017 Juli 2020 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs H Dahlan Hasan Nasution menerima kunjungan perwakilan warga Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, terkait penolakan keberadaan PT SMP. Mereka diterima di Rumah Dinas Bupati Madina Desa Parbangunan Aek Godang Kecamatan Panyabungan, Jumat (17/7/2020) sore. Kunjungan perwakilan warga dipimpin Kepala Desa Lumban Dolok Zulhakim Hasibuan beserta Ketua BPD Sarwedi. Ada juga tokoh adat Sariful…

Diduga Akan Rusak Sumber Air, Warga Lumbandolok Tolak PT SMP

25 Juni 2020 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Rencana PT Silva Mineralindo Prima (PT SMP) untuk melakukan eksplorasi, mendapat penolakan keras dari masyarakat Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Madina (Mandailing Natal). Bahkan mereka akan melakukan perlawanan apabila perusahaan tersebut tetap memaksakan untuk beroperasi. PT SMP sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan galena hitam. Disebutkan, bahwa perusahaan ini melakukan eksplorasi terkait tambang di Desa Lumbandolok Siabu,…

Kadis ESDM: Tim Sudah Diturunkan, Pertambangan Liar Harus Dihentikan

24 November 2019 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Kasus bayi lahir di luar kewajaran di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang diduga akibat maraknya aktivitas pertambangan liar, ternyata juga telah menjadi atensi pemerintah pusat. Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Zubaidi mengatakan, setelah kasus ini mencuat, tim dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke Madina. “Dan…

Gubernur Sumut Minta Bupati/Wali Kota Mendata Izin Tambang

15 Oktober 201915 Oktober 2019 RADJA P SIMBOLON

topmetro.news – Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Zubaidi, membuka sosialisasi Pembinaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Hotel Kanaya Medan, Selasa (15/10/2019). Sosialisasi itu menurut Zubaidi dititikberatkan atas meningkatnya peran pemerintah provinsi di sektor mineral dan batubara. Ini sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerbitan IUP yang sebelumnya masih terbagi…