topmetro.news – Walaupun Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR menjadi UU KUHP, khusus untuk pelaksanaan kemerdekaan pers tetap hanya akan mengikuti dan patuh terhadap UU Pers No 40 Tahun 1999. Oleb sebab itu, KUHP tidak berlaku dalam ruang lingkup mekanisme dan pelaksanaan kemerdekaan pers Demikian penegasan pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, Wina Armada,…
Read More
topmetro.news – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2.000 pengusaha pers online, merasa kecewa karena pemerintah hanya mengakomodir dua dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) usulan Dewan Pers dan para konstituennya. Ketua Bidang Hukum Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat Makali Kumar SH menyampaikan kekecewaan tersebut, Sabtu (29/10/2022). Pers bersama konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)…
Read More
Topmetro.news – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan dengan Dewan pers ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia. “Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi…
Read More