Demokrat: Memalukan! Kelompok Moeldoko Diduga akan Selenggarakan HUT Ilegal Atasnamakan PD di Banten

mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat
Advertisement

topmetro.news – Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri Peringatan HUT Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Hari Jumat malam (10/9/2021). Undangan mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof S Budhisantoso kepada Moeldoko.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, hal itu sungguh memalukan. “Gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT ilegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat,” katanya dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (10/8/2021).

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justeru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof Budi (mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

“Justeru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Di antaranya Prof Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, EE Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelasnya.

Pekerjaan Moeldoko

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat. Bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia. Ia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggajinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.

Sementara itu, upaya ‘begal politik’ juga disinggung oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam sambutannya saat puncak acara Peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta nasional, Kamis (9/9) kemarin.

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca-keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PTUN. Termasuk kemungkinan ‘judicial review’ melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY

AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada. Dan menegaskan, bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini.

berbagai sumber

Advertisement
Advertisement

Related posts

Leave a Comment