topmetro.news – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor berhasil membawa nama kabupaten ini 5 kali berturut-turut raih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keberhasilan itu, melalui virtual pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9/2021).
Bupati Dosmar Banjarnahor mengikuti raker itu bersama dengan Sekretaris Daerah Tonny Sihombing, Asisten Adm dan Kesra Janter Sinaga, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun, dan Kepala Inspektur BP Siahaan.
Bupati Dosmar Banjarnahor melalui Sekdakab Tonny Sihombing menyampaikan, bahwa prestasi ini merupakan penghargaan kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan.
Oleh karenanya, pemerintah mengapresiasi seluruh stake holder atas kerjasama yang baik. Sehingga Humbang Hasundutan memperoleh penghargaan yang cukup tinggi atas perolehan lima kali opini WTP dari BPK.
Indikator WTP
Terpisah, Kepala BPKPAD Humbahas Jhon Harri Marbun melalui Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan BPKPAD, Batara Siregar mengatakan bahwa indikator untuk membentuk opini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh komite standar akuntansi, yang ditetapkan presiden setelah mendapat pertimbangan BPK.
“Standar tersebut merinci pengelolaan kas, penyediaan, aset tetap, penerimaan, dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia katakan, ada empat indikator yang menjadi faktor penentu mendapat opini WTP. Pertama, penentuan opini WTP harus berdasarkan kesesuaian dengan indikator tersebut.
Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Dan, ketiga sistem pengendalian internal dari aparat pengawas internal (Inspektorat Kabupaten). Terakhir atau yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran harus sesuai/taat dengan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan bahwa di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, semua melaporkan apa yang digunakan, apa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola oleh masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
Di dalam situasi di tengah-tengah Covid, para auditor BPK dan pekerja kemudian berinteraksi dengan auditi yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
“Suasana sungguh tidak normal. Dan Alhamdulillah, opini WTP untuk LKPP tahun 2020 tercapai. Bukan suatu yang mudah. Namun kita mensyukuri apa yang kita capai,” katanya.
reporter | AfG
