topmetro.news – Dugaan persekongkolan tender di Samosir jadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini muncul, saat KPK, melalui Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Wilayah l datang ke Samosir, tepatnya di Kantor Bupati Rianiate.
Kedatangan Tim KORSUPGAH itu sendiri adalah untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Samosir. Di antaranya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Hal ini disampaikan Ketua Tim Satuan Tugas Wilayah l Direktorat l Koordinasi dan Sipervisi Maruli Tua Manurung, kemarin. “Kami fokus bagaimana agar Pemkab Samosir untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Maruli Tua Manurung, menjelaskan, pihak KPK lebih prioritas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah kabupaten.
“Jadi menurut KPK, sektor pengadaan barang dan jasa apalagi di pemerintah kabupaten itu masih yang paling rawan. Sehingga MCP (monitoring centre for prevention-red) bagian pencegahan korupsi kami prioritaskan. Agar betul-betul bisa memperkuat bukan hanya mekanisme dan prosedur. Tetapi juga komitmen,” bebernya.
Persekongkolan Tender Samosir
Terkait tentang dugaan persekongkolan tender pada pelayanan barang dan jasa di Kabupaten Samosir, yang saat ini viral, KPK sedang mempelajari informasinya lebih lengkap.
“Kalau seperti itu, kami harus paham dulu persisnya apa. Kami harus baca juga supaya lengkap informasinya seperti apa. Juga proses di kepolisian sudah sejauh mana. Kalau ada informasi dari masyarakat boleh juga dishare,” ungkap Maruli Tua.
Sekadar informasi, pada Bulan September lalu, anggota Kelompok Kerja Unit Pengadaan Barang Jasa Pemkab Samosir menjalani pemeriksaan di Ruang Tipikor Polres Samosir. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan persekongkolan tender pada tahun 2021.
berbagai sumber
