topmetro.news – Penambangan pasir ilegal di Sungai Batangtoru kawasan Kecamatan Siatasbarita Tapanuli Utara telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Terutama pengerukan dasar sungai yang semakin dalam.
Patogap Simanjuntak (82), penduduk Desa Parbubu Pea, desa di antara kedua sungai, kepada topmetro.news menyampaikan kekhawatirannya atas penurunan dasar sungai yang signifikan.
“Ini sangat berbahaya bila dasar sungai sudah sangat dalam dan tidak berpasir. Akan banyak tanggul yang jebol dan jembatan terancam ambruk,” ujar Patogap yang merasa prihatin atas aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Hutagalung Tuannapitu dan Lumbanratus Desa Pansurnapitu.
Enam jembatan itu antara lain, Jembatan Pansurnapitu-Hutapea, Jembatan Hutagalung Harean, Jembatan Saitnihuta, Jembatan Jalan DI Panjaitan Tarutung, Jembatan Naheong, dan Jembatan Pasar Sirongit Sipoholon.
“Kalau penambang pasir ilegal itu tidak ditertibkan, tiga tahun ke depan keenam jembatan itu akan hanyut dibawa air sungai. Kemudian irigasi yang sumbernya dari Sungai Sigeaon dan Situmandi sudah mulai terganggu. Percayalah omongan saya,” ujar Patogap yang akrab dengan panggilan Oppu Iyan itu.
Pantauan topmetro.news di Jalan Hutagalung – Lumban Ratus – Pansur Napitu, ruas jalan sudah rusak akibat lalulalang truk pengangkut pasir. “Jalan itu juga akan semakin hancur. Siapa yang rugi? Masyarakat Rura Silindung,” ujar Patogap.
Patogap Simanjuntak juga berharap Gubernur Sumatera Utara turun tangan terkait penambangan pasir ilegal di Sungai Batangtoru kawasan Kecamatan Siatasbarita Tapanuli Utara.
“Sungai ini wewenang provinsi. Maka wajarlah bila Gubernur turun tangan,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi kepada pers menyatakan, yang berwenang atas sungai adalah Balai Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara.
Ia pun menyebut kekhawatiran atas dampak menurunnya permukaan atau dasar sungai akibat penambangan pasir.
reporter | Jansen Simanjuntak
