topmetro.news – Riplan, oknum mantan Camat Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Senin (7/3/2022), di Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan akhirnya divonis 7 tahun penjara. Juga pidana denda Rp250 juta, subsidair (bila denda tidak terbayar maka ganti dengan pidana) 3 bulan kurungan
“Iya. Menurut JPU-nya, sudah vonis itu kemarin. Selain itu, majelis hakim diketuai Sulhanudin juga menghukum terdakwanya dengan pidana tambahan. Membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp887.055.000,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos Tarigan lewat pesan teks WhatsApp (WA), Selasa (8/3/2022).
Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita kemudian dilelang JPU. Bila juga nantinya tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka ganti dengan pidana 5 tahun.
Majelis hakim menyatakan sependapat dengan JPU dari Cabjari Natal. Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, terdakwa menurut keyakinan hakim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Mengakibatkan kerugian keuangan (perekonomian) negara, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
Yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
‘Tidak Biasa’
Berita sebelumnya, terdakwa Riplan pada persidangan sebelumnya menghadapi tuntutan pidana 7,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Dengan subsidair terbilang ‘tidak biasa’, dua tahun kurungan.
Pantauan awak media, umumnya para terdakwa korupsi dituntut pidana denda dengan subsidair 1 hingga 6 bulan kurungan.
Pria paruh baya itu didakwa secara bersama-sama atau turut serta dengan Nirwana selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Natal, Tahun Anggaran (TA) 2019-2020 melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan HT, buku perpustakaan milik desa, pelatihan PKK dan pelatihan tanggap bencana alam yang ditampung dalam APBDes 2019.
Selanjutnya, terdakwa memerintahkan Nirwana untuk meminta uang kepada 11 kades untuk pengadaan kedua kegiatan tersebut.
Untuk pembelian HT, setiap kades menyerahkan uang sebesar Rp13.425.000. Sedangkan pengadaan buku perpustakaan milik desa, terdapat 22 desa menyetorkan uang ke Nirwana sebesar Rp5 hingga Rp7,5 juta. Dengan total Rp136,5 juta.
“Sampai akhir TA 2019, terdakwa tidak ada menyerahkan buku perpustakaan tersebut kepada kades yang telah menyerahkan uang untuk pembelian buku perpustakaan tersebut (fiktif),” cetus Agustini.
Kegiatan Titipan
Setahu bagaimana, kegiatan berlanjut hingga tahun 2020. Terdakwa mengumpulkan para kades lagi untuk memerintahkan memasukkan kegiatan titipan terdakwa agar masuk ke P-APBDes TA 2020.
“Kegiatan titipan tersebut adalah Kegiatan Pelatihan 3 Pilar, kegiatan BPD, kegiatan LPM dan PKK TA 2020,” sebut Agustini.
Terdakwa Riplan memang ada membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari keseluruhan kegiatan. Namun para kades menolaknya, karena SPJ tersebut belum ada tanda tangan. Kerugian keuangan negara, menurut perkiraan sebesar Rp887.055.000.
reporter | Robert Siregar
