topmetro.news – Buntut adanya aksi aktivis yang menamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (GEMPA-SU) di Kejati Sumut pada awal Agustus 2022 belum lama ini terkait dugaan maraknya pengutipan yang disebut–sebut merupakan fee proyek senilai 30% untuk semua kegiatan serta pengutipan lain dalam pembagian proyek sebesar 25% di Dinas Kesehatan Langkat Tahun Anggaran 2021 membuat sejumlah Staf dan Plt Dinas Kesehatan Langkat diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.
Selain itu ditambah lagi adanya dugaan terjadinya mark up anggaran untuk angaran pembiayaan kegiatan Penambahan Ruang Puskesmas Kuala bersumber DAK Fisik APBD Tahun 2021 dengan harga cukup fantastis senilai Rp2.336.000.000 membuat penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Langkat semakin leluasa memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait.
Informasi yang disampaikan dari sumber media ini di Dinkes Langkat membenarkan perihal pemanggilan dan pemeriksaan beberapa Staf juga PPK, PPTK dan Plt Kadis oleh Jaksa.
“Betul Bang. Yang kami tahu PPK Widia dan Plt.Kadis Kesehatan. Tapi tolonglah jangan sebut info ini dari kami,” ujar beberapa dokter dan Staf di Dinkes Langkat mewanti-wanti kepada Topmetro, Senin (22/8/2022).
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat Mei Abeto Harahap SH MH melalui Kasi Intel Kejari Langkat Sabri Marbun SH saat dikonfirmasi terkait kebenaran informasi pemeriksaan Staf, PPK dan Plt.Kadiskes Langkat melalui chat WhatsApp belum lama ini malah balik menghubungi Topmetro untuk ke kantornya.
“Kalau bisa jangan diberitakan dulu Bang, karena kan belum terbukti dan masih dalam pemeriksaan,” ujarnya saat bertemu di ruang tunggu Kejari Langkat, Senin(15/8/2022) pekan lalu.
Sementara itu, Plt.Kadis Kesehatan Pemkab Langkat dr.Juliana saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan dan siapa saja yang sudah diperiksa Tim Penyidik Pidsus Kejari Langkat melalui chat WhatsApp, Senin (22/8/2022) tidak kunjung dijawab.
Reporter I Rudy Hartono
