topmetro.news – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak angkat bicara pada Forkopimda Sumut terkait inflasi di Provinsi Sumut sebesar 5,62 persen dan minim serapan anggaran APBD Sumut dan APBD Kabupaten/Kota. Apa lagi, dana APBD mengendap di bank capai Rp 35,4 triliun.
Panca menjelaskan dua tahun belakangan ini, Sumut dihadapi dengan COVID-19. Namun, dilakukan secara bersama dan bergandengan antara Kepala Daerah, Dandim, Kapolres dan Kajari. Virus menantikan itu, dapat dikendalikan dengan baik dan kasus melandai.
“Ada Forkompimda, tapi merasa tidak ada. Karena apa?, karena tidak terjalin komunikasi. Tidak terjadi hubungan yang bagus. Bangun lah, komunikasi yang bagus, jangan negatif. Insyaallah semua permasalahan bisa kita selesaikan.Tahun lalu, kita menghadapi Covid-19. Halo bangun, bisa kita selesaikan,” jelas Panca di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (26/8).
Panca mengungkapkan pada Forkopimda Sumut bahwa inflasi juga dipicu dengan serapan anggaran rendah. Bukan karena, harga kebutuhan pokok mahal. Sehingga, ia mendorong Forkompimda Kabupaten/Kota untuk sama-sama menyelesaikan akar masalah.
“Ini inflasi, penyebabnya karena serapan anggaran tidak maksimal. Penyelesaian tidak susah, yang susah itu mau melakukan atau tidak. Kita bisa selesaikan Covid, tidak kelihatan, hinggap di badan kita. Tapi, bisa kita selesaikan dengan melakukan vaksinasi dan berkat dukungan Forkompimda Kabupaten/Kota dan Provinsi,” sebut Panca.
Lebih Lanjut
Jendral bintang dua ini, menjelaskan bila serapan anggaran tinggi, efeknya dengan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.
“Pasti itu, kalau serapan rendah, pasti akan rendah juga,” tutur Kapolda Sumut.
Panca meminta kepada Kapolres dan Kajari Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi Bupati/Wali Kota untuk memaksimalkan serapan anggaran APBD. Dengan tujuan serapan anggaran untuk Forkopimda Sumut dapat dilaksanakan dengan baik, cepat dan tepat.
“Polri dan kejaksaan siap melakukan pendampingan di Pemerintahan Daerah lakukan, biar cepat dan tidak terjadi penyimpangan. Sehingga tidak terjadi peningkatan inflasi. Dorong agar uang itu (anggaran) tumpah di daerah, jadi bertambah pertumbuhan ekonomi,” kata Panca.
Penyerapan APBD paling rendah saat ini ada di Nias Barat sebesar 25%, disusul Padang Lawas baru 29%, Padang Sidempuan baru 30%, Nias sebesar 31%, Labuhan Batu, Karo dan Nias Utara sebesar 33%, Toba dan Deli Serdang sebesar 34%, Pematang Siantar dan Samosir masih 35%.
Daerah lainnya Labuhanbatu Selatan dan Pakpak Bharat baru 37%, Batu Bara, Medan, Nias Selatan, Simalungun, Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal baru 38%. Lalu, Kota Binjai, Tebing Tinggi dan Sibolga baru 39%.
Selanjutnya
Sementara itu, Untuk Provinsi Sumatera Utara masih 41% sama dengan Tapanuli Selatan yang juga baru 41%.
Sedangkan untuk Langkat, Tanjung Balai, Dairi, Tapanuli Utara sebesar 42%. Serdang Bedagai sebesar 44%. Gunung Sitoli sebesar 45%. Asahan sebesar 46% dan Tapanuli Tengah sudah 49%.
Lanjut, Panca untuk kebutuhan pangan naik seperti bawang merah dan cabai merah dan lainnya, yang juga pemicu inflasi. Untuk memaksimalkan kinerja Satgas Pangan dimasing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga permasalahan harga pangan dapat ditekan dan dikendalikan.
“Kabupaten/Kota ada Satgas Pangan, kalau tidak jalan. Bapak Presiden bilang Satgas Pangan. Ayo maju atasi kelangkaan harga cabai. Harga bisa tinggi, Satgas Pangan turun. Ayo duduk bersama dan bisa terselesaikan,” kata Panca.
Panca mengatakan Kapolres, Dandim, Kajari dampingi kepala daerah untuk penyediaan barang kebutuhan pokok tersebut.”Agar tidak terjadi penyimpangan. Ajak kepala dinas berkomunikasi. Termasuk, serapan anggaran,” ucap Panca.
Antisipasi Kenaikan BBM Picu Inflasi
Panca juga menyebutkan baru-baru memanggil Pertamina untuk mempertanyakan wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketersediaan pasokan BBM. Karena, kenaikan BBM juga akan memicu inflasi di Sumut.
“Secara umum pemerintahan belum ada menaikkan harga BBM. Tapi, masalah sudah menjadi isu dan berdampak kepada polanya, ada pihak-pihak tertentu. Ingin memanfaatkan nanti ada kenaikan harga BBM. ini menjadi masalah dan berdampak dengan inflasi,” jelas Panca.
Panca mengungkapkan pihaknya juga mengantisipasi penyimpangan BBM pada oknum mencari keuntungan. Karena itu, kepolisian meminta bantuan semua pihak untuk mengantisipasi semua ini. Karena, tidak bisa sendiri dilakukan oleh kepolisian saja.
“Belum lagi, ada penyimpangan BBM. Ini salah satu, karena tidak di singgung harga BBM akan naik. BBM kalau kita bisa menjaga, Insyaallah harga tidak naik, inflasi tidak terlalu tinggi,” tandas Panca.
Penulis | Erris
