topmetro.news – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahyamadi mengaku kesal melihat Bank Sumut yang tidak menjalani perintahnya untuk memberikan pinjaman modal kepada petani di Sumut. Agar para petani tidak tergantung dengan pinjam modal dari tengkulak.
Gubernur Sumut sampaikan hal itu kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Jumat (2/9/2022) pagi. Ia mengatakan disini kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan BUMD seperti Bank Sumut dapat menolong kelangsungan pertanian di provinsi ini.
Selanjutnya, Pemprov Sumut dan BUMD atau Bank Sumut dapat mengintervensi permainan tengkulak kedepannya. Sehingga mendorong kesejahteraan petani yang memproduksi kebutuhan komiditas pangan.
Gubernur Edy menginstruksikan Bank Sumut untuk memberikan pinjaman modal pertanian kepada petani dengan bunga 5 persen per tahun. Sehingga dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada petani di Sumut.
“Saya sudah perintahkan Bank Sumut, anggaran ini (berikan pinjaman modal) sampai mampu (bunga) 5 persen di Sumut ikut dalam hal ini,” kata Gubernur Edy.
Gubernur Edy menyayangi instruksikan tersebut, terkesan diabaikan oleh Bank Sumut. Karena, perintah itu sudah disampaikan ke bank milik Pemprov Sumut tiga tahun yang lalu.
“Tolong kawal ini, perintah saya sudah tiga tahun lalu. Tapi, sulit menterjemahkan ini, mudah-mudahan bisa kita lakukan ini,” kata Gubernur Sumut.
Modal untuk Petani
Dengan pemberian pinjam modal pertanian ini, menurut Gurbernur Edy ada kehadiran pemerintah dan BUMD hingga tingkat bawah seperti petani yang dirasakan langsung. Sehingga semua ini dapat terkendali dengan baik.
“Gubernur punya Bank Sumut, saham terbesar di Bank Sumut adalah Gubernur, bisa mengambil kebijakan itu, 5 persen per tahun. Beda dengan 3 persen per hari. Anda bayangkan bisa kita lakukan itu, itu Kehadiran BUMD dan itu kehadiran Pemprov Sumut sampai ke bawah,” tutur Gubernur Edy.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengungkapkan permainan tengkulak, dengan ‘menjerat’ petani memberikan pinjaman modal pertanian disertai dengan bunga yang sangat besar, per hari 3 persen. Hal ini, menurut Edy tidak adil bagi petani.
“Yang sah (permainan tengkulak) ini, perlu diatur. Kehadiran BUMD harus diatur, contoh petani cabai diatur oleh tengkulak. Pastinya, dia sudah sah dia. Tetapi, petani tidak makmur, yang makmur siapa? tengkulak itu,” ucap Gubernur Edy.
Dalam perjanjian peminjaman modal pertanian itu, hasil panen pertanian harus dijual kepada tengkulak dipotong dari utang pinjaman modal tersebut.
Dampaknya, sangat merugikan petani menjual hasil pertanian murah dengan dipotong utang. Sedangkan, tengkulak menjual kembali hasil pertanian dengan harga mahal yang dikendalikan.
Lanjutnya lagi, untuk keuntungan yang besar. Tengkulak menjual hasil pertanian ke luar provinsi. Sehingga pasokan menepis dan harga komoditas tersebut menjadi mahal saat masyarakat beli.
“Ini tidak adil (bagi petani), ini harus ada Kehadiran BUMD,” ucap Gubernur Edy.
Penulis: Erris
