topmetro.news – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi bersama Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat SH, MM memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Rakor berlangsung di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Selasa (1/11/2022). Turut hadir, Sekretaris Daerah Drs Indra Simaremare MSi dan perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. Juga staf ahli bupati, asisten, dan para perangkat daerah serta Perusda.
Tujuan rakor membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia. Sesuai rencana, bahwa rakor akan terlaksana setiap Hari Senin terhitung mulai tanggal 24 Oktober hingga 26 Desember 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nikson Nababan menegaskan untuk mengambil langkah cepat untuk meningkatkan pengendalian inflasi daerah. Termasuk berkoordinasi dengan Forkopimda.
“Kita semua harus bergerak bersama dalam meningkatkan surplus 4 komoditi pertanian tersebut. Terutama bawang merah yang masih defisit. Lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Semua ASN juga agar turut serta berperan seperti menanami pekarangan rumahnya dengan komoditi pertanian ini,” ucap Bupati Nikson Nababan.
“Saya juga menilai kurang tepat kalau bawang putih dan bawang merah masuk sebagai acuan dalam menghitung inflasi. Sementara daerah kita ini tidak cocok dengan komoditi tersebut terutama topologi Tapanuli Utara tidak cocok menanam bawang putih,” ucap Bupati Nikson Nababan.
Bupati juga menekankan penanganan air bersih pada Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Siatas Barita. “Masalah kondisi suplai air bersih rumah tangga ini harus secepatnya diselesaiakan khususnya pada tiga kecamatan karena sudah kritis, ini harus segera dituntaskan,” katanya.
Ia memerintahkan semua perangkat daerah di bawah pimpinan Sekda harus langsung fokus dalam percepatan pengendalian inflasi. “Lakukan percepatan dengan ‘all-out’. Silahkan berkoordinasi dengan TNI-Polri yang siap mendukung program pemerintah termasuk dalam hal inflasi,” tegas Bupati di akhir arahan.
Capaian dan Kebijakan
Dalam laporannya, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Tutur Simanjuntak menyampaikan bahwa beberapa capaian Pemkab Tapanuli Utara dalam program pengendalian inflasi di daerah itu adalah sebagai berikut:
a. Belanja Wajib Perlindungan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebesar Rp3.330.000.000, dialokasikan untuk pengadaan paket sembako dan disalurkan kepada 29.849 keluarga penerima manfaat. Dan saat ini masih proses penyaluran tahap I kepada keluarga penerima manfaat.
b. Dalam rangka menjaga pasokan komoditas hortikultura, Pemkab Tapanuli Utara secara konsisten mengembangkan komoditas cabai dan bawang merah.
c. Terkait Kerjasama Antar Daerah (KAD), Pemkab Tapanuli Utara telah mengadakan kerjasama perdagangan hasil pertanian dengan Pemko Batam. Dan sudah launching pada 15 September 2022.
d. Pemantauan harga komoditas tetap terlaksana secara rutin melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tapanuli Utara.
Selanjutnya untuk memastikan laju inflasi tetap terjaga, Pemkab Tapanuli Utara akan melakukan kebijakan dan program-program sebagai berikut:
a. Melakukan pemantauan harga terhadap 20 komoditas pangan yang dapat memicu terjadinya inflasi.
b. Melaksanakan rapat teknis pengendalian inflasi bersama Forkopimda dan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
c. Pencanangan gerakan menanam untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
d. Melaksanakan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan,
e. Melakukan sidak pasar secara rutin untuk mengetahui kondisi ketersedian dan harga bahan pangan.
f. Meningkatkan koordinasi dengan daerah yang defisit komoditas pangan.
g. Meningkatkan realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum dialokasikan untuk pengadaan paket sembako dan disalurkan kepada 29.849 keluarga penerima manfaat.
h. Bantuan transportasi umum di Kabupaten Tapanuli Utara.
penulis | Erris JN
