topmetro.news – Dugaan monopoli proyek di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Provinsi) terus menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan proyek APBD Sumut TA 2021-2022, terkesan ‘dikuasai’ perusahaan tertentu yang disebut-sebut sebagai ‘rekanan peliharaan’ oknum pejabat Dinas Kesehatan Sumut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Eka Armada Danu Saptala SE, Sabtu (26/11/2022). Bahwa ada perusahan bernama PT AJM yang terkesan mendominasi memenangkan sejumlah paket lelang proyek dan penunjukkan langsung (PL) di Dinas Kesehatan Sumut.
“Hasil investigasi ini berawal saat pelaksanaan lelang proyek Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Multivitamin, Vitamin C, Vitamin D 1000 IU dan Vitamin E 400 IU untuk Penanganan Covid-19 dengan pagu senilai Rp2,9 miliar di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2022 untuk tender keempat kalinya. Terlihat, aroma konspirasi dari Dinas Kesehatan Sumut dan Kelompok Kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang terkesan memaksakan PT AJM sebagai pemenang tender,” ujarnya.
Diceritakan Eka Armada Danu Saptala, bahwa adanya informasi dan indikasi ketidaklayakan PT AJM lulus evaluasi. Serta terkesan dipaksakan sebagai pemenang berdasarkan surat dukungan untuk masa penggunaan atau ‘expired’ yang digunakan PT AJM untuk memenuhi syarat pada kerangka acuan kerja (KAK).
Dilanjutkan, pada jadwal pembuktian kualifikasi, Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprovsu melayangkan undangan pembuktian kualifikasi, tepatnya Kamis (24/11/202), yang hanya dihadiri PT Syifa Bersaudara dan PT Mulya Farma.
Sementara, PT AJM yang ditetapkan sebagai pemenang bersama peserta perusahaan lainnya, tidak hadir serta diduga tidak dievaluasi secara benar.
“Hal tersebut dikuatkan, bahwa Rika selalu pokja hanya melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Syifa Bersaudara dan PT Mulya Farma di salah satu ruangan layanan oengadaan secara elekronik (LPSE) berdasarkan bukti foto yang dikirimkan seorang pegawai honorer berinsial ADM ke dalam Grup Pokja Pemprovsu tentang laporan kegiatannya pada Kamis (24/11/2022), atas perintah Rika,” tegasnya.
“Atas pelaksanaan proyek yang terkesan monopoli tersebut, kami mendapati ada tiga paket lelang proyek lainnya yang sudah dimenangkan PT AJM. Di antaranya, Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Kebutuhan UPT Rumah Sakit Kusta Lausimomo dengan pagu Rp.403.788.600, HPS Rp403.543.384, harga penawaran Rp401.351.746,50, harga terkoreksi Rp 401.351.746,50, dan harga negoisasi Rp400.320.999.
Kemudian paket lelang Proyek Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Kebutuhan UPT Rumah Sakit Khusus Mata dengan pagu senilai Rp658.149.799, harga HPS Rp 644.772.827, harga penawaran Rp642.640.716, harga terkoreksi Rp642.640.716, dan harga negoisasi Rp641.808.216.
Dilanjutkan dengan, Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Kebutuhan UPT Rumah Sakit Khusus Paru dengan pagu senilai Rp325.000.000, HPS Rp318.327.954, untuk harga penawaran Rp317.893.634,82, harga terkoreksi Rp317.893.634,82 dan harga negoisasi Rp317.204.480.
“Dari tujuh informasi paket lelang proyek yang didominasi dimenangkan PT AJM, kami menemuka datanya yang sudah dimenangkan empat paket. Sementara untuk proyek PL dengan nilai pagi di bawah Rp200 juta sudah ada yang dilakukan pembayaran. Praktik KKN dan dugaan monopoli terkesan menggurita di Dinkes Sumut,” tegas Eka Armada Danusaptala
Oleh karena itu, kata Eka Armada mengakhiri, saat ini dirinya bersama Tim Investigasi PB Alamp Aksi mempersiapkan laporan untuk dibawa ke Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Karena, beredar informasi, mendominasinya PT AJM sebagai ‘penguasa paket lelang’ proyek Dinas Kesehatan Sumut, disebut-sebut oknum pejabat Dinkes Sumut, diduga rekomendasi dari pejabat nomor satu di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Gubernur.
penulis | Erris JN
