topmetro.news – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat SH MM bersama anggota DPRD Dapil II Bonper Sianturi didampingi para Pimpinan Perangkat Daerah beserta Forkopimda dan Forkopimca membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kecamatan Pagaran bertempat di Kantor Camat Pagaran, Kamis (16/2/2023).
Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati menyatakan bahwa dalam sembilan tahun kepemimpinan Bupati Drs Nikson Nababan MSi, prioritas pembangunan merupakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta memberikan akses perumahan dan pemukiman yang layak kepada masyarakat.
Wakil Bupati juga menekankan agar usulan yang disampaikan masyarakat adalah usulan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena APBD Tapanuli Utara tahun 2024 terbebani biaya pelaksanaan Pilkada serentak dan penggajian P3K dengan total Rp135 miliar.
“Selama 9 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Nikson Nababan, prioritas pembangunan merupakan infrastruktur jalan dan jembatan dengan fokus meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan dan jembatan. Saat ini kita sudah menikmati penambahan jalan hotmix sekitar 360 kilometer dengan biaya rata-rata satu miliar per kilometer. Kita patut bersyukur karena ada putra daerah perwakilan kita di Jakarta yang menjadi anggota DPR RI Bapak Sukur Nababan atas bantuan beliau kita menerima bedah rumah sebanyak sekitar 7.000 (tujuh ribu) unit,” ucap wakil bupati Sarlandy Hutabarat.
Sarlandy menambahkan bahwa saat ini Tapanuli Utara sedang mengalami masalah krusial yang juga terjadi pada lingkup nasional yaitu stunting. Dia berharap kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanganan stunting.
“Tapanuli Utara masih mengalami masalah stunting. Berdasarkan peninjauan langsung, ternyata stunting tidak semata-mata hanya terjadi karena keterbatasan ekonomi. Stunting kebanyakan terjadi karena banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif sesuai anjuran dokter. Memberikan ASI eksklusif kepada anak merupakan salah satu solusi yang efektif dalam penanganan stunting. Penyebab lainnya adalah pernikahan yang terlalu dini dan kelahiran yang terlalu rapat,” jelas wakil bupati.
“Menyelesaikan masalah stunting adalah tugas kita bersama. Setiap bayi penyintas stunting harus dilaporkan kepada pemerintah melalui UPT Kesehatan dan pendamping desa untuk mempercepat penanganan. Saya sebagai ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Tapanuli Utara telah menandatangani nota kesepakatan dengan dokter anak dalam rangka penanganan stunting. Kita dapat menggunakan anggaran Dana Desa untuk penanganan stunting,” tambah Sarlandy Hutabarat.
Sarlandi menyampaikan bahwa salah satu fokus pembangunan saat ini adalah mengembangkan destinasi wisata dengan membentuk BUMDes.
“Kita juga fokus mengembangkan destinasi wisata dan harus memiliki sinergitas yang baik dari semua elemen masyarakat khususnya para kepala desa untuk membuat BUMDes wisata. Sekarang wisata alam (back to nature) sangat diminati. Semua elemen masyarakat dapat berinvestasi dalam BUMDes dan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU). Harapannya BUMDes ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat dikelola oleh generasi muda serta menjadi objek wisata,” tutup Sarlandy Hutabarat.
penulis | Erris JN
