topmetro.news – Belakangan ini viral soal jalan di Provinsi Lampung yang katanya rusak. Bahkan Presiden Jokowi pun sampai datang meninjau langsung kondisi jalan di wilayah paling selatan Pulau Sumatera tersebut.
Lalu apakah, Provinsi Lampung merupakan daerah dengan kondisi jalan paling rusak?
Ternyata bukan. Posisi itu dipegang oleh Provinsi Riau. Sedangkan posisi dua adalah Sumatera Utara. Lalu, Provinsi Aceh berada pada posisi ketiga.
Berdasarkan data Kementrian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten 27.552 km.
Jalan provinsi dengan status rusak berat di Riau sepanjang 632 km, Sumut dengan 332 km (10,89 persen), dan Aceh 306 km (17,19 persen).
Pengamat Tata Kota dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution mengatakan, kelemahan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut belum memiliki kreativitas yang cukup untuk mendapatkan sumber dana untuk membangun infrastruktur.
“Kreativitas dan inovasi pejabat-pejabat kita masih lemah dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk bisa memperbaiki infrastruktur di daerahnya masing-masing,” ujar Rafriandi, sebagaimana dikutip dari tribun-medan.com.
Visi Misi
Kata Rafriandi, perbaikan jalan di Sumatera Utara akan sangat besar terpengaruh dari prioritas visi dan misi dari kepala daerah. Hal ini juga akan tergambar dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah.
“Kita harus lihat juga kitab sucinya Sumut Bermartabat itu. Apakah infrastruktur di peringkat pertamanya. Kalau infrastruktur di peringkat pertamanya, kita bisa menyalahkan gubernurnya dalam visi misinya yang baru bisa terlaksana 30 sampai 40 persen,” katanya, Sabtu (6/5/2023).
Untuk itu, kata Rafriandi, sebagai kepala daerah harus memahami masalah utama dari suatu daerah sebelum mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin.
“Jadi calon kepala daerah, harus bisa melihat apa yang jadi problem mendasar di kabupaten/kota yang mau dipimpinnya, sehingga dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan mau jadi wali kota atau gubernur, tapi ngomong ke pusat saja tidak bisa,” ucapnya.
Dalam struktur APBD beberapa daerah di Provinsi Sumatra Utara, kata Rafriandi, anggaran yang paling besar adalah untuk aparatur negara.
“Misalnya gaji, kunjungan-kunjungan, makan, minum dan lain sebagainya. Itu yang paling besar. Kemudian jumlah aparatur kita juga tidak seimbang dengan APBD kita. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, udah kekgitu kadang-kadang kita minta nuntut otonomi lagi. Minta nuntut pemekaran,” katanya.
Rafriandi mengatakan, pejabat negara seharusnya mempertimbangkan dari mana sumber daya APBD agar maksimal untuk pembangunan jalan di Sumut.
“Contohnya Pakpak Bharat itu kan hutan-hutannya sudah digunduli untuk membangun perkantoran perumahan dan sebagainya. Karena kalau hutan saja, pajaknya hanya dari hutan saja. Tapi kalau diubah bangunan fisik maka dia ada pajak air, listrik, PBB dan sebagainya,” ucapnya.
Menurut Rafriandi, ia belum pernah melihat Pemerintah Provinsi Sumut mengumpulkan anggota DPR RI dan curhat terkait kondisi penyelesaian infrastruktur di Sumut.
“Artinya ya bapak-bapak anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan itu bisa enggak membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam infrastruktur. Itu juga penting,” katanya.
Proyek 2,7 Triliun
Selanjutnya ia menilai, Pemprov Sumut sudah memiliki niat untuk memperbaiki jalan melalui proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun.
“Di satu sisi kita harus bersyukurlah pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau sempat tidak ada niat itu berarti kegagalan dia dalam satu Pemerintahan Provinsi Sumut. Tapi kalau masih ada niat, masih ada anggaran yang dikucurkan Rp2,7 triliun walaupun masih tersendat-sendat. Artinya masih perlulah bersyukur,” ucapnya.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) ini menilai, komunikasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jalan di provinsi tersebut.
“Saya enggak pernah lihat itu komunikasi-komunikasi seperti itu. Duduk makan bareng dengan DPR RI kemudian kementrian terkait. Atau gubernur kita berjumpa dengan Presiden RI bagaimana bisa memperjuangkan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia mencontohkan masyarakat Karo yang membawa jeruk ke Presiden Jokowi dan setelahnya jalan di lokasi mereka langsung diperbaiki.
“Kok masyarakat mudah gitu. Padahal kan kita punya juga anggota DPR RI yang masuk ke kekuasaan dan masuk juga ke koalisi pemerintahan. Kenapa kok enggak bisa memberikan dana yang signifikan untuk penyelesaian jalan di provinsi kita?” katanya.
“Jadi ini bukan cuma soal perencanaan. Tapi juga komunikasi menjadi faktor penting supaya bisa meyakinkan orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Sumut,” pungkasnya.
berbagai sumber
