topmetro.news – Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian mengajak dan mengangkat sejumlah tokoh nasional dan akademisi ke dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum ini.
Dari puluhan nama tokoh nasional yang ada di dalam keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, ada nama Dr Noor Rachmad SH MH dan Dr Barita Simanjuntak SH MH CfrA. Mereka juga turut dimintai sumbangsihnya dalam tim bentukan Kemenko Polhukam ini.
Keanggotaan kedua nama tokoh nasional ini ada dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Di mana Menko Polhukam Mahfud MD menandatangani dan menetapkannya pada 23 Mei 2023.
Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri itu, tim mempunyai tugas menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas meliputi:
a. Reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum
b. Reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam
c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
d. Reformasi sektor peraturan perundang-undangan.
Sosok Noor dan Barita
Sosok Dr Noor Rachmad SH MH bagi masyarakat luas, dikenal sebagai aparat penegak hukum, jaksa senior dengan beragam jabatan tinggi yang pernah diembannya. Noor Rachmad juga sudah malang-melintang menduduki jabatan di kejaksaan. Mulai dari Kajari, Kajati, hingga Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum).
Kini Noor Rachmad mendedikasikan dirinya mengurusi organisasi para pensiunan jaksa, Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA). Ia menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat KBPA untuk masa periode empat tahun.
Banyak torehan prestasi membanggakan dari sosok Noor Rachmad selama kedinasannya di Kejaksaan RI. Pembawaan yang bersahaja dan berwibawa membuat sosoknya begitu disegani lingkungan kerja kejaksaan dan juga elemen masyarakat lainnya.
Sedangkan sosok Dr Barita Simanjuntak SH MH CfrA, orang mengenalnya saat ini sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI. Di bawah tangan dinginnya dan koordinasi yang apik dengan kejaksaan dan lembaga negara lain, Komisi Kejaksaan mampu menuntun Kejaksaan RI sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
‘Public trust’ terhadap kejaksaan ini tentunya buah dari kerja keras Komisi Kejaksaan yang mengawal, memfasilitasi dan koordinasi kinerja kejaksaan berada dalam rel penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis.
sumber | RELIS
