topmetro.news – Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mendukung Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan untuk terus melakukan upaya penertiban parkir pada setiap ruas jalan di Kota Medan.
Ia menilai, kesadaran pengendara di Kota Medan untuk memarkirkan kendaraannya secara tertib memang masih terbilang rendah.
“Itu sebabnya pelanggaran parkir di Kota Medan masih tinggi. Kesadaran kita masih rendah. Kalau tidak ditertibkan, maka kondisi ini akan berlarut-larut dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu selaku pimpinan DPRD Medan saya mendukung Pemko Medan untuk terus melakukan penertiban parkir,” ungkap Ihwan Ritonga kepada wartawan, Senin (8/1/2024).
Terkait adanya laporan ke pihak kepolisian terhadap petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penertiban parkir di Jalan Sudirman Simpang Rumah Dinas Gubernur Sumut, Ihwan mengaku menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya, apa yang dilakukan petugas Dishub Medan itu hanya sebatas menjalankan fungsi dan tugasnya. Salah satunya memastikan tertibnya sistem parkir di Kota Medan.
“Seharusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum. Kalau hanya soal pentil ban mobil, kan bisa diminta baik-baik, saya yakin pasti dikasih. Kalau posisi kita yang salah, ya tentu lah kita mintanya baik-baik. Jadi Kalau kita salah, kita tidak perlu marah-marah. Itu akan memicu gesekan di lapangan. Apalagi sekarang sampai melapor ke polisi. Saya pikir sikap itu terlalu jauh,” imbuhnya.
Pernah Kena
Ihwan pun bercerita saat mobilnya pernah kena derek oleh petugas Dinas Perhubungan Medan ketika melanggar aturan parkir. Ketika itu, mobil yang dikendarai oleh sopirnya langsung diderek oleh Dishub Medan tanpa ada diberikan imbauan ataupun peringatan terlebih dahulu.
“Tapi saya tidak marah-marah ke Dinas Pehubungan. Yang saya marahi justeru sopir saya, kenapa parkir di situ. Saat itu juga tidak ada imbauan atau peringatan. Mobil saya langsung diderek. Ya logikanya untuk apalagi diperingatkan. Toh sudah sama-sama tahu, kalau di situ tidak boleh parkir. Ya wajar kalau diderek,” urainya.
Ia pun menilai bahwa pemberian sanksi berupa penggembosan ban ataupun penderekan mobil yang terbukti melanggar aturan adalah hal yang biasa. Serta tidak perlu dibesar-besarkan.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung Pemko Medan dalam menegakkan setiap peraturan yang ada. Termasuk dalam hal penertiban parkir di Kota Medan.
Kemudian, Ihwan juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas politik di Kota Medan. Termasuk dengan tidak mengkait-kaitkan semua yang terjadi dalam situasi politik saat ini.
“Pemberian sanksi itu biasa. Tidak usah dipolitisir. Sebaliknya, kita harus mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan peraturan agar tercipta Kota Medan yang lebih tertib,” tukasnya.
reporter | Thamrin Samosir
