TOPMETRO.NEWS – Peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Desa Silimalombu, kecamatan Onanrunggu, Samosir terhadap 2 orang aktivis lingkungan Danau Toba, yakni Jhohannes Marbun (37) dan Sebastian Hutabarat (47) pada hari Selasa (15/8/2017) patut disesalkan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, kejadian itu berawal saat Jhohannes dan Sebastian mengunjungi tambang tersebut untuk melihat kondisi tambang karena adanya keberatan dan kekhawatiran warga sekitar tambang terhadap aktivitas pengerukan batu di bukit pinggiran Danau Toba. Ketika Jhohannes dan Sebastian bertemu dengan pemilik tambang batu, terjadi perbincangan dan perdebatan diantara mereka. Jhohannes dan Sebastian kemudian dikeroyok beramai-ramai oleh para pekerja tambang itu.
Kekerasan ini, kata Manambus Pasaribu, Sekretaris Eksekutif BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara), patut disayangkan di tengah upaya pemerintah untuk membangun daya tarik wisata Samosir yang aman dan ramah terhadap lingkungan baik melalui program badan otorita pengelolaan pariwisata Danau Toba maupun semboyan kabupaten Samosir sendiri sebagai “Negeri Indah Kepingan Surga” seharusnya, segala protes masyarakat terhadap kerusakan lingkungan hidup di pinggir pantai Danau Toba ini menjadi peringatan atas tingginya tingkat kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba.
”Pemerintah Kabupaten Samosir harus mampu memahami kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini yang diakibatkan oleh aktivitas berbagai perusahaan yang merusak lingkungan,” jelas Manambus Pasaribu.
Kasus ini, kata Manambus Pasaribu lagi, jelas melukai nilai-nilai kemanusiaan yang telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan nasional.
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diumumkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 10 Desember 1948 juga telah menyatakan tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
Oleh karenanya, urai Manambus Pasaribu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) menyerukan penolakan segala bentuk kekerasan dan intimidasi dan berbagai tindakan premanisme lainnya yang bertujuan untuk melindungi pengusaha perusak lingkungan atau menghalangi upaya penyelamatan lingkungan oleh aktivis lingkungan dan HAM.
”Mendesak Kapolres Samosir untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, serta evaluasi terhadap keberadaan tambang batu tersebut atas dugaan pengrusakan lingkungan yang menimbulkan dampak yang negative kepada masyarakat sekitar,” papar Manambus Pasaribu. (TMD-21/rel)
