topmetro.news, Medan — Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Dana sebesar Rp49,5 miliar yang dialokasikan untuk program tersebut disebut belum dapat disalurkan kepada SMA, SMK dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Kondisi ini menjadi sorotan karena PUBG dirancang sebagai salah satu program unggulan Pemprov Sumut untuk meringankan beban masyarakat, khususnya peserta didik dan orang tua, melalui penggantian komponen biaya SPP yang selama ini dibayarkan peserta didik.
Program tersebut direncanakan menyasar 293 satuan pendidikan dengan total 104.426 peserta didik. Namun, dana yang sebelumnya direncanakan mulai disalurkan pada Juni 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru hingga kini belum dapat dicairkan.
Adapun 10 kabupaten/kota yang menjadi sasaran PUBG yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Langkat.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, anggaran PUBG tersebut masih akan dibahas dalam Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan dan penganggaran program yang sejak awal telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Guru Besar Universitas Medan Area (UMA), Prof. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D, menilai keterlambatan tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua persoalan utama, yakni perencanaan program dan pengelolaan anggaran. Hal itu disampaikannya pada Jumat (4/9/2026).
Menurut Zulkarnain, faktor pertama adalah perencanaan program yang dinilai belum cukup matang. Perencanaan yang tidak matang sejak awal dikhawatirkan membuat pelaksanaan program tidak berjalan sesuai target waktu.
“Pertama disebabkan faktor perencanaan yang kurang matang sehingga terburu-buru dan dikhawatirkan tidak tepat waktu sesuai yang diinginkan,” ujarnya.
Faktor kedua, lanjut Zulkarnain, berkaitan dengan pengelolaan dan penganggaran keuangan daerah. Menurutnya, setiap program pemerintah harus didukung perencanaan anggaran yang mampu memastikan ketersediaan dana ketika program tersebut mulai dilaksanakan.
“Karena faktor pengelolaan anggaran (budgeting) yang dirumuskan tidak bisa memastikan apakah anggaran keuangan daerah tersedia untuk menampung PUBG dan memungkinkan bisa segera disalurkan. Akibatnya, PUBG terkesan jalan di tempat dan dipastikan akan telat dicairkan,” katanya.
Ia menegaskan, perencanaan dan penganggaran seharusnya berjalan beriringan. Dengan demikian, ketika sebuah program telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah, aspek pembiayaan juga sudah dipastikan sehingga pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.
Zulkarnain juga menilai lemahnya perencanaan dan penganggaran dapat berdampak terhadap fungsi monitoring dan evaluasi program.
Menurutnya, apabila kedua aspek tersebut dilakukan secara baik, pemerintah akan lebih mudah memastikan dana yang disediakan dapat disalurkan tepat waktu, tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
“Saya melihat kedua faktor itu belum dijalankan dengan benar, sehingga dana PUBG terlambat. Entah sampai kapan bisa segera dicairkan. Pertanyaannya, apakah dana PUBG ada atau tidak?” ujar alumnus IPB yang kini menjabat Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian (DIP) Pascasarjana UMA tersebut.
Ia mengingatkan Pemprov Sumut agar program penghapusan atau penggantian SPP tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas.
Menurutnya, program pendidikan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus memiliki kesiapan pendanaan, mekanisme pelaksanaan dan target waktu yang jelas.
“Program yang baik harus didukung pendanaan dan pembiayaan yang benar, jangan sampai mengecewakan rakyat Sumut,” jelasnya.
Zulkarnain juga berharap Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan memastikan kebijakan Gubernur Sumatera Utara tersebut benar-benar dapat diimplementasikan sesuai target.
Ia meminta jajaran Dinas Pendidikan tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga aktif mencari solusi ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
“Tidak semata-mata bersikap ABS (Asal Bapak Senang), tapi harus berpikir mencari solusi terbaik agar dana PUBG terealisasi dalam waktu dekat ini,” harapnya.
Penulis Erris
