TOPMETRO.NEWS – Walikota Medan Dzulmi Eldin ‘Ngacir’ dan buru-buru meninggalkan gedung DPRD Medan usai penandatanganan KUA-PPAS APBD 2018.
Aksi orang nomor satu di Medan itu lantaran mengetahui puluhan pedagang pasar tradisional hendak memasuki gedung DPRD Medan setelah sebelumnya sejumlah anggota DPRD Medan, Ilhamsyah, Anton Panggabean dan Ibnu Ubayd Dilla menemui para pedagang yang mendatangi kantor DPRD Medan itu, Senin (4/11).
Pantauan wartawan, Walikota Medan saat pedagang ingin menemuinya di lantai G DPRD, dengan secepatnya turun menuju tangga darurat ke arah mobil dinasnya.
Bahkan wartawan yang ingin mewawancarai Eldin pun gagal melontarkan pertanyaan karena Eldin berlalu dengan ‘langkah seribu’.
Terpisah, anggota DPRD Medan Anton Panggabean kepada wartawan di sela- sela aksi pedagang pasar tradisional menyebutkan persoalan ini jangan dilemparkan ke anggota dewan.
Sebab, Pemko Medan yang seharusnya bertanggungjawab karena di mereka pelaksana anggaran itu.
“Jadi, Walikota harusnya yang menemui para pedagang biar pedagang tahu kapan pasar itu bisa dibangun,” katanya.
Sebelumnya, Pedagang Pasar Kampung Lalang aksi di gedung Walikota dan DPRD Medan, Senin (4/12), menagih janji penyelesaian pembangunan pasar yang beralamat di Jalan Kelambir V Medan Sunggal selesai tahun 2017.
“Kita datang kemari karena sudah sembilan bulan pasar Kampung Lalang dibongkar secara paksa. Tidak manusiawi. Setelah dibongkar, sama sekali tidak ada pembangunan sampai sekarang ini,” kata Koordinator aksi Erwina Pinem.
Pedagang menuntut Pemko Medan memenuhi janji, agar Para Kampung Lalang selesai dibangun selama 150 hari. Janji 150 hari kerja itu disampaikan PD Pasar dan Pemko Medan setelah Pasar diruntuhkan 23 Maret 2017.
“Kenyataan, kalau kita ribut-ribut, dia (PT Budi Mangun KSO selaku pemenang tender) masukkan besi, masukkan pondasi, tapi sampai sekarang, nol!. Tak ada pembangunan di situ, sudah sembilan bulan,” katanya.
Dalam aksi, pedagang juga menyampaikan pembongkaran pasar, sebagian pedagang sudah tidak berjualan, dan ada juga yang mencari tempat berjualan alternatif. Pedagang menilai, tempat penampungan sementara di Jalan Gatot Subroto tidak layak menjadi lokasi berjualan.
Kehadiran pedagang, ingin bertemu langsung dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin. Namun, setelah lebih satu jam aksi di bawah terik matahari, Walikota Medan tak kunjung datang menemui para pedagang.
“Ternyata, hasil kita nego, Pak Eldin (walikota Medan) yang terhoramat tidak ada di dalam. Dia sebagai walikota kita, rakyatnya datang ke rumah kita ini, tapi orangnya tidak ada,” kata Erwina.
Mengetahui, Walikota sedang berada di Gedung DPRD Medan, pedagang pun menyeberang Jalan Maulana Lubis dan aksi di depan gedung DPRD Medan.
Molor Lagi
Anggota DPRD Medan Ilhamsyah saat menemui pedagang mengatakan, anggaran pembangunan Pasar kampung lalang kembali dianggarkan tahun 2018. Sudah disahkan dalam kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang ditandatangani bersama DPRD Medan dan Walikota Medan.
“Kami pertanggungjawabkan, di tahun 2018 sudah terbangun,” katanya di hadapan massa yang tegabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang (P3KL) di Kantor DPRD Medan).
Pernyataan Ilhamsyah langsung disambut sorak dari pedagang yang datang menuntut janji pasar selesai dibangun akhir tahun 2017. Soalnya, anggaran pembangunan Pasar Kampung Lalang dianggarakan sejak tahun 2016 Rp 26 miliar.
PT Budi Mangun KSO sebagai pemenang tender sudah mengambil dana pendahuluan sebesar 20% atau sekitar Rp 5 miliar. Kontrak kerja Juni 2016 berakhir 29 Desember 2016, namun tidak bisa dikerjakan.
Tahun 2017 Pemko Medan kembali menganggarkan dana revitalisasi Pasar Kampung Lalang. Tanggal 23 Maret pasar dikosongkan. Namun, hingga menjelang akhir tahun 2017 belum selesai. Kini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan kembali menganggarkan revitalisasi Pasar Kampung Lalang tahun 2018.
“Itu penanganannya sudah berapa lama. Kemarin anggaran saya paksakan harus masuk. Pasar Kampung Lalang harus dibangun tahun 2018. Uangnya sudah ada,” kata Ilhamsyah.
Terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan dan panjar yang sudah diterima oleh pemenang tender sebesar 20%, Ilhamsyah tidak mau berkomentar.
“Itu biar nanti diproses secara hukum. Secara teknis saya tidak tahu,” katanya.
Penjelasan Ilhamsayah tidak membuat puas pedagang kampung lalang.
“Kami datang ke sini untuk menagih janji. Akhir tahun ini harus selesai. Seperti janji Pemko Medan,” kata pedagang menyambut pernyataan Ilhamsyah.
Sementara, dalam pertemuan perwakilan pedagang dengan komisi disimpulkan, dilakukan pertemuan gabungan komisi D DPRD Medan dan Komisi C DPRD Medan, dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan pemborong.
Dalam pertemuan yang diagendakan Selasa 12 Desember akan datang, pedagang meminta perjanjian tertulis mengenai tindaklanjut penyelesaian pembangunan Pasar Kampung lalang Medan. (TM-04)
