topmetro.news – Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid mengatakan Joko Widodo (Jokowi) harus menggandeng tokoh Islam sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 nanti.
“Saya kira begitu. Kalau bukan dari Islam, pemilih Pak Jokowi bisa jauh berkurang,” kata Gus Sholah, sapaan akrab adik kandung Gus Dur itu di Jombang, Sabtu (17/3/2018).
Menurut Rektor Universitas Hasyim Asyari itu, Jokowi bisa memilih tokoh Islam dari kalangan partai politik maupun nonparpol.
“Banyak pilihan. Dari parpol misalnya Rommy (Ketua Umum PPP M Romahurmuziy-red), ia calon yang baik. Dari luar parpol misalnya Pak Mahfud MD, juga calon yang baik,” katanya.
Menurut mantan Ketua PBNU itu, pemilihan calon wakil presiden yang tepat akan turut menentukan kemenangan pasangan capres-cawapres mendatang karena capresnya hampir pasti hanya dua, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto.
“Calon ketiga sulit untuk diwujudkan. Jadi tinggal siapa yang jadi pendamping dua calon itu. Masih ada waktu beberapa bulan untuk menentukan,” katanya.
TAK SETUJU CALON TUNGGAL
Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu pun tak setuju seandainya Pilpres 2019 hanya diikuti satu calon.
“Calon tunggal kurang bagus bagi demokrasi,” kata cawapres pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Wiranto itu.
Sementara itu, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengatakan partainya terus berkomunikasi dengan partai-partai yang berkomitmen mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 untuk memberikan cawapres terbaik sesuai kebutuhan Jokowi.
“Kami PPP berfokus pada apa-apa yang dibutuhkan presiden ke depan karena tugas wakil itu mendampingi presiden,” katanya.
TAK HARUS PKS
Sekjen Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, cawapres 2019 yang akan mendampingi Prabowo Subianto nanti tidak harus dari PKS yang sudah resmi berkoalisi dengan partainya.
“Kami dengan PKS sudah masuk level, kesadaran politiknya tidak harus begitu (cawapres harus dari PKS). Di Jakarta dan beberapa daerah kami sudah latihan kerja sama politik,” kata Ferry di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2018).
Ia mengatakan, pihaknya berkoalisi dengan PKS hanya mengajukan syarat perjuangan. Paling penting, kata dia, calon presiden (capres) dan cawapresnya bisa memenuhi prinsip-prinsip perjuangan dan kelayakan suara.
Rencananya, sebagai jawaban atas permintaan Keluarga Besar Partai Gerindra yang menginginkan Prabowo Subianto kembali jadi capres di Pemilu 2019, pihaknya akan menyelenggarakan acara di awal April, di mana Prabowo akan menjawab permintaan tersebut.
Pihaknya tidak merasa terlambat dibandingkan Jokowi untuk mendeklarasikan diri. Pasalnya banyak faktor lain yang membuat deklarasi belum juga dilaksanakan. Mulai dari pilkada, hingga komunikasi dengan partai lain, karena partainya harus memenuhi presidential threshold.
“Pak Prabowo juga harus keliling, ada urusan. Kami konsentrasi ke Pilkada Jakarta. Makanya kami perlu waktu, yang aneh itu malah kecepatan (deklarasi),” katanya. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
