You are here
Bersama PDIP Bahas Tiga Isu, PPP Solid Dukung Jokowi Nasional 

Bersama PDIP Bahas Tiga Isu, PPP Solid Dukung Jokowi

topmetro.news – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romihurmuziy di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/3/2018). Kedua partai ini berkomitmen untuk mempererat soliditas koalisi parpol pendukung Jokowi dan siap mendukung Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla sampai selesai masa jabatannya.

“Ini silaturahmi di antara partai pengusung Jokowi. Kami membahas beberapa hal yang penting untuk semakin mempererat soliditas pemenangan Jokowi. Yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga agenda kebangsaan dan pembangunan peradaban Indonesia supaya menjadi bangsa yang unggul di dunia,” ujar Romihurmuziy saat konferensi pers seusai pertemuan tertutup dengan Hasto.

Romi, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa pihaknya dan PDIP fokus membahas tiga isu penting dalam konteks keberlangsungan Bangsa Indonesia. Pertama, isu ekonomi yang menjadi penting setelah Amerika Serikat dan Tiongkok melakukan perang dagang.

“Ini salah satu perang dagang terbuka yang besar nilainya dalam sejarah. Tentu, sebagai negara yang menjadi bagian dari intervensi ekonomi dunia, Indonesia pasti akan terkena imbas. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh pembantu Presiden untuk serius memberi atensi dan melakukan ikhtiar mitigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi pada Indonesia di masa yang akan datang,” tutur dia.

KEBANGSAAN DAN HUKUM

Isu kedua, kata Romi, adalah isu kebangsaan. Saat ini, tuturnya, Bangsa Indonesia memasuki tahun politik di mana antara Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 masih diwarnai ujaran kebencian dan berita hoax. “Kami berharap dan menyerukan agar kontestasi politik apa pun dilakukan secara damai dan beradab, sehingga tidak terjebak dalam sentimen politik sesaat yang menjatuhkan sesama anak bangsa,” kata dia.

Isu terakhir, lanjut dia, adalah isu hukum. Sebagai partai pengusung Jokowi, kata dia, pihaknya bersama-sama memberantas segala perilaku yang melawan hukum. “Tentu ini tidak mengurangi penghargaan kita pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan dan KPK. Kami berharap agar penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional sambil mengawal tahun politik ini berjalan damai dan aman,” kata dia.

CAWAPRES JOKOWI

Sementara, sejumlah tokoh nasional yang ingin menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, nama cawapres yang akan diusung bersama Jokowi baru akan diputuskan seusai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 pada Juni nanti.

Hasto Kristiyanto menegaskan, penentuan cawapres Jokowi dilakukan setelah pilkada, sesuai dengan kesepakatan partai-pertai yang sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019, yakni Partai Golkar dan PPP. “Ada waktunya kami mengusulkan siapa yang akan mendamping Jokowi. Kesepakatan dengan PPP dan Golkar akan dibahas setelah Pilkada Serentak 2018,” ujar Hasto.

Hasto mengatakan, partai-partai pengusung Jokowi akan membentuk tim bersama untuk menggodok secara serius siapa yang bakal menjadi cawapres Jokowi. Tim ini, kata dia, akan terus menyerap aspirasi dari rakyat dalam menentukan siapa yang layak untuk mendampingi Jokowi.

“Kami juga membentuk tim bersama untuk melakukan kajian-kajian bersama dan langkah-langkah operasional bersama sesuai dengan ruang lingkup politik berdasarkan segmen pemilih,” tutur dia. Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa sampai saat ini PDIP belum menyebutkan nama-nama cawapres Jokowi.

KEWENANGAN MEGAWATI

Bagi PDIP, penentuan cawapres Jokowi merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagaimana amanat Kongres PDIP. “Belum. Kami belum menyebut nama sampai saat ini. Kalau ada yang sebut nama, itu adalah individu-individu,” ujar dia.

PDIP, kata dia, memang terus memcermati dan memperhatikan figur-figur mana saja yang tulus bekerja untuk rakyat. Yang terpenting, menurut dia, PDIP akan memilih figur yang menyatukan, bukan memecah belah bangsa dan bisa bekerja sama dengan Jokowi.

“Nama-nama yang beredar selama ini terus akan didengarkan PDIP sebagai proses dialogis yang terus kami lakukan. Yang terpenting adalah siapa yang bisa bekerja sama dengan Bapak Jokowi,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sementara, masa pendaftaran pasangan capres-cawapres 2019 dilakukan pada 4 sampai 10 Agustu 2018. Artinya, setelah pilkada, partai politik masih memiliki waktu lebih satu bulan untuk membahas dan melakukan finalisasi sebelum mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU. (TM-RED)

360 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment