You are here
Viral 2019 Ganti Presiden, Presiden PKS Puji Respons Jokowi Nasional 

Viral 2019 Ganti Presiden, Presiden PKS Puji Respons Jokowi

topmetro.news – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengaku senang melihat respons Presiden Joko Widodo terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Menurut Sohibul, Jokowi memilih menanggapi santai gerakan #2019GantiPresiden dengan menyebut kaus tidak akan bisa menggantikan presiden.

Bagi Sohibul, penyikapan santai Jokowi terhadap gerakan #2019GantiPresiden yang semakin massif menunjukkan jika konstelasi menuju hajat akbar pergantian pimpinan nasional 2019 semakin asyik.

“Respons santai Pak Jokowi menunjukkan jika gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan biasa bukan kejahatan sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan. Dengan begitu kontestasi Pilpres 2019 semakin asyik,” papar Presiden PKS Sohibul di Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Sohibul memandang masifnya dukungan masyarakat atas gerakan #2019GantiPresiden menunjukan adanya keinginan masyarakat akan perubahan. Menurut dia, ini bisa dimaknai masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada petahana.

Kalah Lawan Kotak Kosong

“Bahwa meskipun calon definitif belum ada, tetap disambut luar biasa. Berarti kotak kosong pun lebih disukai masyarakat. Bisa jadi petahana kalah oleh kotak kosong,” kata Presiden PKS.

Sohibul menilai sambutan publik yang sangat massif terhadap gerakan #2019GantiPresiden cukup unik. Pasalnya hingga saat ini tidak ada calon presiden resmi yang menjadi ujung tombak gerakan ini. Dia menyebut saat ini belum ada partai politik atau koalisi partai politik yang secara resmi mendeklarasikan calon presiden alternatif selain petahana.

“Sekarang ini yang resmi mencalonkan presiden baru petahana, Pak Jokowi dengan dukungan koalisi yang cukup untuk mendapatkan tiket pada Pilpres 2019,” terang mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Sehingga, papar Sohibul, gerakan #2019GantiPresiden adalah murni sebuah gagasan yang disambut publik secara luas tanpa harus melihat adanya calon alternatif yang resmi diusung diluar calon petahana.

“Paslon alternatifnya belum ada tetapi seperti aura kemenangan di depan mata. Ini memang aneh. Memang ‘bayangan’ kadang menakutkan bagi orang-orang tertentu,” ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini

Setuju Larangan Koruptor Nyaleg

PKS juga mengaku sepakat dengan Pengaturan Komis Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. PKS menilai larangan tersebut sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Kami setuju dengan pengaturan tersebut dan fraksi kami di Komisi II akan memperjuangkan dan mendukung KPU,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Senin (9/4/2018).

Pemilu, kata dia, harus menghasilkan anggota legislatif yang mempunyai rekam jejak bersih dan berkualitas sehingga fungsi-fungsi legislatif berjalan baik. Larangan KPU merupakan salah satu cara untuk mencegah mantan koruptor menduduki jabatan publik. “Larangan KPU juga menjadi early warning bagi siapa saja yang ingin menduduki jabatan publik, berkomitmen tidak melakukan korupsi. Karena jika dia korupsi, maka hak untuk menjadi pejabat publik bisa hilang,” tandas dia.

Hidayat mengakui bahwa pengaturan larangan mantan napi kasus korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun jika tidak diatur, bukan berarti bahwa larangan tersebut tidak bisa dibuat dalam Peraturan KPU.

“Kita harus lihat semangat UU Pemilu yaitu menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Larangan mantan napi kasus korupsi merupakan upaya menciptakan pemilih berintegritas. KPU bisa melakukan melakukan itu sesuai semangat UU Pemilu,” pungkas dia. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

216 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment