topmetro.news – Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang dipastikan bakal mempertemukan kembali rivalitas antara Jokowi vs Prabowo Subianto.
Namun, dia berharap agar rivalitas politik itu dilakukan dengan santun, demokratis dan bermartabat.
“Kami berharap, rematch politik antara Jokowi vs Prabowo akan mampu menyajikan kontestasi politik yang menyenangkan dan menghibur, beradab, penuh martabat, tanpa adanya ujaran kebencian yang bernuansa SARA, agar masyarakat tidak terintimidasi. Untuk itu semua pihak harus mampu menampilkan perilaku yang santun,” tegas Romahurmuziy, usai membuka Munas Alim Ulama PPP di Hotel Patra Semarang.
Romi, sapaan akrab Romahurmuziy menegaskan kembali bahwa pada Munas pertama PPP di Jakarta Juli 2017 lalu PPP sudah memutuskan untuk mendukung kembali Jokowi sebagai Capres.
Hukum Fiqih Politik
Hukum fiqih politik kekinian yang akan dihasilkan Munas Alim Ulama, kata Romi, juga akan digunakan DPP PPP untuk melangkah, termasuk terkait dengan kriteria cawapres yang layak untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres mendatang.
“Hingga hari ini, Jokowi masih diposisikan oleh lawan politik sebagai sosok yang pro Tiongkok dan pro komunis serta anti Islam. Para ulama PPP memiliki pemikiran sendiri terhadap labeling tersebut, yang diyakini sebagai fitnah. Bagaimana PPP akan mengcounter labeling tersebut, itu akan dibahas oleh ulama PPP,” tegas Romi.
Ditanya apakah Munas akan mengusulkan namanya sebagai cawaores, Romi mengatakan hal itu menjadi ranah para ulama untuk membahasnya. “DPP akan menunggu fatwa dan putusan Munas untuk dijadikan acuan,” tegasnya.
Tiru Kepemimpinan Jokowi
Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan, seluruh kader partai diminta untuk mengadopsi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila nanti dipilih rakyat dalam Pilkada Serentak 2018 yang akan segera berlangsung.
Hasto mengatakan, bagi PDIP elite harus turun ke bawah bersama rakyat. Itulah ciri kepemimpinan nasional khas partai berlambang banteng itu. “Kepemimpinan bersama dan di tengah-tengah rakyat, itu jugalah yang diterapkan Presiden Jokowi,” kata Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Minggu (15/4/2018).
Dikatakan dia, pemimpin yang turun ke bawah adalah yang menjaga persatuan dan menyejahterakan rakyat. Yang mengejawantahkan prinsip Ketuhanan di Pancasila, sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, yang tidak egois, dan toleran.
“Pemilu atau pilkada hanya alat politik. Berkuasa maksimal 10 tahun. Jadi jangan karena kekuasaan yang sesaat, membuat bangsa Indonesia terpecah belah,” tegas Hasto, usai berkeliling di Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka konsolidasi partai menuju Pilkada Serentak 2018.
Libatkan Seluruh Kader
Pada kesempatan itu, Hasto juga meminta seluruh kader PDIP dilibatkan dalam pilkada kota, kabupaten dan provinsi; pemilu legislatif hingga pilpres mendatang. Kata dia, pengurus partai di tingkat bawah akan menjadi bukti bahwa PDIP selalu bergerak ke bawah bersama rakyat.
“Jangan pernah lupakan cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting termasuk satgas karena itulah kekuatan PDIP,” tandasnya. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
